a
Widget Image

Mutasi Pejabat di Pemkab Pandeglang Dikritik

PANDEGLANG, BANPOS – Pelantikan puluhan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pandeglang pada 31 Desember 2014 lalu masih menyisakan sejumlah masalah. Diantaranya adanya dugaan kongkalikong dalam penempatan pegawai, adanya PNS berstatus tersangka yang kembali dilantik dan dugaan diloloskannya pejabat yang belum memenuhi syarat.

Salah satu kritikan terhadap hasil mutasi akhir tahun lalu dilontarkan aktivis Komunitas Soekarno Muda (KSM) 45, Bambang Ferdiansyah. Dirinya menduga, mutasi pejabat syarat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pandeglang.

Dugaan itu menguat, dengan tidak adanya keterlibatan publik untuk menguji para calon pejabat eselon II yang sebelumnya mengikuti assesment di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung, awal Desember lalu.

“Saya menilai mutasi syarat dengan unsur KKN, Baperjakat tidak pernah melibatkan publik. Kita tidak tahu kinerja, visi misi dan hal lain terhadap para pejabat yang menduduki posisi tertentu. Semua terjadi di belakang meja,” kata Bambang kepada BANPOS, Rabu (14/1/2015).

Kata dia, beberapa dugaan ketidakberesan itu muncul, seperti adanya pejabat yang instan naik jabatan dan proses mutasi yang cepat. Dengan formasi para pejabat yang saat ini dibentuk Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Bambang berpendapat, sangat sulit Kabupaten Pandeglang bisa mengejar visi misi sesuai target awal.

“Lalu pertanyaannya, bagaimana visi misi daerah akan tercapai, kalau penempatan pejabat tidak ada tolak ukurnya dan tidak melibatkan publik dalam hal ini akademisi untuk menilainya,” tegasnya.(ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment