a
Widget Image
Ilustrasi

Usulan Raperda LPPL Abaikan Fungsi Legislasi

Ilustrasi

Ilustrasi

RANGKASBITUNG, BANPOS – Rekomendasi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lebak terkait dengan pembahasan Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), mendapat rekasi keras dari Badan Legislasi (Baleg). Bahkan, Wakil Ketua Baleg DPRD Lebak, Bambang SP mengatakan, jika Bamus tidak mempunyai hak untuk merekomensi Raperda.

“Bamus itu tidak berhak merekomendasikan ke Baleg, sebab Banmus itu hanya terkait penjadwalan, jadi rekomendasi lisan dari Bamus jelas mengabaikan fungsi legislasi dan Baleg akan lemah, kalau begitu buat apa ada Baleg bubarkan saja,” ungkapnya, Senin (18/5/2015).

Dia menjelaskan alasan dirinya melakukan aksi Walk Out (WO) saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembahasan Raperda LPPL. Aksi tersebut dilakukannya sebagai bentuk penolakan terhadap pembahasan Raperda LPPL yang tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Proglegda).

Anggota Fraksi Gerindra ini mengungkapkan, beberapa waktu lalu Baleg DPRD Lebak dengan tegas menolak pembahasan Raperda LPPL pada 2015. Namun, tiba-tiba ada penandatanganan MoU pembahasan Raperda LPPL antara Bagian Hukum Setda Lebak dengan Baleg DPRD Kabupaten Lebak.

“Saya kecewa dan akhirnya memutuskan keluar dari forum,” jelasnya.

Menurutnya, penandatanganan MoU pembahasan Raperda LPPL didasari rekomendasi lisan rapat Bamus bulan lalu. Padahal, Bamus tidak berhak merekomendasikan Raperda kepada Banleg. Walapun Pemkab Lebak dan Baleg melakukan MoU untuk memasukan Raperda LPPL dalam Prolegda 2015, itu sudah menyalahi prosedur dan aturan yang berlaku.

“Radio jangkauannya hanya 15 kilometer dan tidak semua masyarakat menikmatinya. Padahal, ketika Raperda LPPL disahkan maka akan berdampak terhadap keuangan daerah. Lebih baik, uang tersebut dialokasikan untuk membangun sarana pendidikan dan kesehatan dibandingkan untuk membiayai operasional radio,” terangnya.

Selain itu, mekanisme memasukan sebuah Raperda dalam Prolegda tidak ditempuh, Sebelum MoU ditandatangani, tidak ada pembahasan apapun mengenai Raperda LPPL tersebut.

“Kalau Raperda LPPL mau diterima, kenapa enggak dari dulu. Dulu ditolak, sekarang malah langsung diterima tanpa ada pembahasan sama sekali diinternal Banleg,” tegasnya.

Sekedar diketahui, pada 2015 ada 12 Raperda yang masuk dalam Prolegda, yaitu Raperda APBD 2015, Raperda Desa dan Raperda Perizinan. Tiga Raperda tersebut sudah ditetapkan menjadi Perda dan siap dilaksanakan. Jadi, masih ada Sembilan Raperda yang belum dibahas dan jika Raperda LPPL masuk dalam prolegda maka ada 10 raperda yang menjadi pekerjaan dewan tahun ini. (SEP)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment