a
Widget Image
Ilustrasi

Duh! Mayoritas SKPD Pemprov Banten Tak Miliki SOP

Ilustrasi

Ilustrasi

SERANG, BANPOS – Mayoritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Banten tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja. Kondisi ini memantik keprihatinan Plt Gubernur Banten, Rano Karno. “SOP ini sangat penting dalam bekerja, bagaimana mungkin ada SKPD yang tidak memiliki pedoman kerja. Ini membuat saya heran,” kata Rano, kepada BANPOS, baru-baru ini.

Menurut orang nomor satu di Banten ini, kondisi ini terungkap setelah pihaknya mengevaluasi hasil temuan BPK yang ada di masing-masing SKPD. “Saya sudah perintahkan kepada para kepala SKPD untuk menyusun SOP. Ini penting untuk landasan dalam bekerja. Perusahaan kecil saja pasti punya SOP, bagaimana sekelas instansi tidak punya SOP,” tandas Rano.

Kendati demikian, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada SKPD-SKPD yang telah memiliki SOP. Sebab, dengan adanya SOP, program kerja hingga output dari rencana pekerjaan bisa terarah dengan baik.

Selain itu, Rano juga mengapresiasi tentang penyusunan Standar Panduan Mutu dan SOP yang tengah disusun, dalam rangka aktifasi peran dan fungsi Laboratorium Lingkungan pada BLHD Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui, peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan LV, Tb. Rubal Faisal telah menyusun SPM dan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup pada BLHD, tempatnya bekerja. Menurutnya, dari hasil aksi merancang proyek perubahan, pihaknya menyimpulkan bahwa SPM dan SOP Laboratorium Lingkungan adalah dokumen yang penting dalam rangka mendukung aktifasi peran fungsi Laboratorium Lingkungan BLHD Provinsi Banten.

“Namun demikian apa yang kami lakukan dalam menyusun SPM dan SOP ini belum dapat dilihat hasil aplikasinya, hal ini dikarenakan sampai dengan akhir penyusunan dokumen SPM dan SOP, gedung laboratorium lingkungan belum terealisasi,” katanya.

Pria yang menjabat Kasubag TU BLHD Banten ini menambahkan, untuk mendapatkan hasil SPM dan SOP yang baik, diperlukan pembekalan dan pelatihan bagi aparatur dalam menangani penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Pembekalan dan pelatihan penyusunan SPM dan SOP idealnya dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Banten yang dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan dukungan dana APBD Provinsi Banten. (RIU)

Sumber : Koran Banten Pos hari ini

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment