a
Widget Image
korupsi alkes

Sidang Korupsi Alkes Rp23,5 M, Hakim Nilai Saksi Rahasiakan Sesuatu

korupsi alkes

Ilustrasi

SERANG,BANPOS – Sidang lanjutan kasus korupsi alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan menghadirkan saksi dari Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kota Tangsel. Namun, dalam persidangan itu, hakim seperti mencurigai bahwa ada saksi yang tidak jujur.

Dalam persidangan terungkap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan dituding menjadi biang awal terjadinya tindak pidana korupsi alat kesehatan pada 2012 senilai Rp23,5 miliar.

Pasalnya, tim TAPD yang saat terdiri atas Dudung E Diredja, Sekretaris TAPD I mantan Kepala Bappeda Tangsel Edi Adolf Malounda dan Sekretaris TAPD II Kepala DPPKAD Tangsel Uus Kusnadi menyetujui anggaran gelondongan atau anggaran tanpa perincian. Usulan tersebut disampaikan Dinkes Kota Tangsel.

Dalam kesaksiannya, Ketua TAPD Tangsel Dudung E Direja paling banyak dicecar oleh JPU dan majelis hakim. Hal ini, karena Dudung E Direja yang menyetujui anggaran senilai Rp23,5 miliar yang diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan Tangsel. Menurut Dudung alasan dirinya menyetujui anggaran tersebut setelah adanya surat tertulis dari mantan Kepala Dinkes Dadang M Epid meskipun tanpa perincian yang jelas.

Menurut Dudung, proses pengajuan anggaran seharusnya dibuat dalam perincian penggunaan anggaran yang jelas. Namun karena alokasi anggaran tersebut merupakan perintah ‘Bos’ maka anggaran tersebut disetujui. “Anggaran itu merupakan usulan dari Dinas Kesehatan atas perintah ‘Bos’. Pak Dadang yang tahu persis. Saya enggak tahu ‘Bos’ di sini siapa dan saya enggak berusaha ingin cari tahu,” ungkap Dudung di persidangan.

Mendengar jawaban tersebut anggota Majelis Hakim Ardi lantas mempertanyakan kepada saksi Dudung soal kata ‘Bos’ yang disebutkan oleh Dadang M Epid. “Yang dimaksud bos disini siapa? Pak Wawan? Atau Airin Rahmi Diany (Wali Kota Tangsel, red),” kata Majelis Hakim Ardi, dengan nada tanya. Mendapat pertanyaan tersebut, Dudung mengaku bingung.

Meski begitu, dia memastikan ‘Bos’ yang dimaksud adalah Tb Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan pemilik PT BPP. “Kalau dari Pak Dadang mungkin Pak Wawan,” ungkap Dudung.

Pada persidangan tersebut hakim anggota Ardi juga menyinggung kepada Dudung mengenai bocornya draf APBD Tangsel sehingga dengan mudah Wawan mengetahui anggaran dan memplot perusahaan. “Soal itu, saya tidak tahu. Kalau draf APBD tersebut hanya dimiliki oleh Bappeda, DPPKAD, dan wali kota,” ucap Dudung.

Merasa tidak puas dengan jawaban Dudung, Ketua Majelis Hakim Jesden Purba mengingatkan para saksi agar jujur dan membuka semua tentang masalah yang diketahui mengenai perkara korupsi tersebut. “Ini seperti ada yang disembunyikan,” ujar Jesden.

Pada persidangan tersebut, Dudung membantah semua tuduhan yang disematkan kepadanya, terkait setoran proyek sebagai dana operasional pemkot. Ia juga membantah telah menerima tunjangan hari raya (THR) dari anak buah Dadang M Epid senilai Rp30 juta. “Enggak ada permintaan setoran sekian. Itu tidak benar. Saya tidak terima THR,” kata Dudung.

Mantan Kepala Bappeda Kota Tangsel Edi Adolf Malounda mengaku tidak mengenal dengan terdakwa Dadang Prijatna. Ia juga mengaku tidak mengetahui mengenai dokumen ploting milik Tb Chaeri Wardana yang diajukan sebagai perusahaan pemenang lelang. Namun, dia tidak membantah sempat bertemu dengan Tb Chaeri Wardana pada saat rapat di luar Kota Tangsel atas undangan Wali Kota Airin Rahmi Diany. “Saya tidak mengenal terdakwa. Tapi sempat bertemu dengan Pak Wawan saat rapat,” ujar Edi.

Saksi lain Kepala DPPKAD Tangsel Uus Kusnadi mengaku mengenal Tb Chaeri Wardana alias Wawan, tetapi dia tidak mengenal terdakwa Dadang Prijatna. (NED/AEP)

Sumber : Koran Banten Pos hari ini

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment