a
Widget Image
Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menerima audiensi dari Bakor PKC, Selasa (6/10/2015).

Bakor Cilangkahan Minta Bantuan Ketua DPRD

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menerima audiensi dari Bakor PKC, Selasa (6/10/2015).

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menerima audiensi dari Bakor PKC, Selasa (6/10/2015).

SERANG, BANPOS – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) meminta bantuan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah. Lantaran Bakor PKC tersebut hingga kini masih kesulitan untuk menghadap kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo, dan Presiden Joko Widodo terkait tindak lanjut usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.

“Kami menyerahkan ketidakmampuan kami kepada Ketua DPRD Provinsi Banten untuk menghadap pak Mendagri dan Presiden mengenai tindak lanjut pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan,” kata Ketua Bakor PKC, Hifni Nawawi saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah di Ruang Rapat Pimpinan DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (6/10/2015).

Menurut Hifni, Bakor PKC sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan DPR, dan pihak Kemendagri. Namun belum ada hasil karena ada beberapa persoalan yang tidak bisa dilakukan Bakor PKC, antara lain menemui langsung Mendagri. “Dikarenakan Ketua DPRD Provinsi Banten ini satu partai dengan Mendagri (PDIP), kami yakin bisa memfasilitasi dan menyampaikan langsung berbagai kendala kami hadapi dalam mewujudkan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan kepada Mendagri dan Presiden,” ujarnya.

Mengenai persyaratan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan, lanjutnya, sudah ditempuh, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Bupati Lebak pada tahun 2011, Gubernur Banten, dan DPRD Provinsi Banten. “Karena itu, kami minta arahan sekaligus dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Banten segera merealisasikan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengaku siap memfasilitasi keinginan Bakor PKC tersebut. “Saya akan mencoba melakukan koordinasi dengan Mendagri melalui Ditjen Otda Kemendagri, agar apa yang menjadi keinginan Bakor PKC bisa segera terwujud. Dan saya selaku Ketua DPRD Provinsi Banten mendukung pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan,” kata Asep.

Asep juga mengaku akan melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Banten, termasuk dengan Komisi I DPRD Provinsi Banten untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan. “DPD punya kewenangan merekomendasikan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan, jadi saya akan meminta bantuan DPD untuk bersama-sama membantu Bakor PKC,” ucapnya sambil menutup pembicaraan. (pemi/nandar/deni/hms)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment