Anggota DPRD Kabupaten Serang Wajib Serahkan LHKPN

SERANG, BANPOS – Pimpinan DPRD Kabupaten Serang mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Ida Rosida Lutfi mengatakan, eksekutif, legislatif masuk dalam kategori penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus menyerahkan LHKPN setiap tahunnya ke KPK. “Sebagai penyelenggara negara memang harus menyerahkan. PNS sedang dalam proses dan anggota DPRD termasuk pihak yang wajib mengikutinya,” ujarnya kepada BANPOS, kemarin.

Ia menuturkan, terkait kewajiban tersebut pimpinan DPRD akan melakukan rapat internal dengan seluruh anggota DPRD untuk membahasnya. Direncanakan, para wakil rakyat itu sudah mulai menyusun LHKPN pada April mendatang.

“Senin (besok, red) akan kami bahas dalam rapat internal dan semoga sudah bisa direalisasikan mulai bulan depan. Saya juga sekarang sedang menyusun laporannya. Saya sudah berkonsultasi dengan Pak Sekwan soal teknis penyusunannya,” katanya.

Kebijakan penyerahan LHKPN, kata dia, merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat saat ini sudah masuk pada era keterbukaan. Selain itu, melalui LHKPN setiap individu bisa mengukur jumlah kekayaan. Kemudian, secara tidak langsung bisa digunakan juga sebagai media inventarisasi harta kekayaan, sehingga yang bersangkutan bisa melakukan perawatan.(DWA/MOR)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment