Periksa Petani

Dalami Kasus Handtraktor, Kejari Pandeglang Garap 37 Poktan

PANDEGLANG, BANPOS – Melanjutkan penyelidikan kasus dugaan penyelewenan bantuan handtraktor, Kejari Pandeglang kembali melakukan pemeriksaan. Kali ini 37 Ketua Kelompok Tani (Poktan) dari beberapa kecamatan dimintai keterangan, Kamis (31/3).

Pantauan BANPOS, puluhan petani terlihat duduk di lobi Kejari untuk menunggu giliran dimintai keterangan jaksa penyidik. Pemeriksaan dilakukan secara esfatef karena keterbatasan jaksa dan ruangan.

Para Ketua POktan ini berasal dari beberapa kecataman seperti Kecamatan Jiput, Saketi dan Kecamatan Patia.

Di ruang pemeriksaan, para petani dimintai keterangan seputar penyaluran bantuan handtraktor dari Kementerian Pertanian melalui Distanak Banten dan Distanak Pandeglang. Pemeriksaan yang dilakukan mulai pagi ini selesai hingga sekitar pukul 12.00 WIB.

Seusai melakukan pemeriksaan, Kasi Pidsus, Feza Reza mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan penyelewenan bantuan handtraktor. Kata dia, sesuai jadwal pihaknya memanggil 55 Ketua Poktan, namun yang datang untuk memberikan keterangan hanya 37 orang.

“Kami terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah penerima bantuan. Sebelumnya sudah diperiksa dua pegawai Distanak Pandegang, satu PPK dan Ketua Poktan Tunas Harapan,” ujar Feza.

Ia menjelaskan, Ketua Poktan yang diperiksa berasal dari Kecamatan Jiput, Saketi, Mekarjaya dan Kecamatan Patia. Namun, ia enggan menyampaikan soal materi pemeriksaan yang dilakukan terhadap puluhan petani tersebut.

”Mohon maaf materi pemeriksaan tidak bisa disampaikan,” singkatnya.

Disinggung soal pernyataan mantan Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi yang menyebut kasus ini diduga didalangi oknum TKK, pihaknya mengaku, tidak menutup kemungkinan memerika yang bersangkutan.

“Jika dibutuhkan, kita bisa memanggil mantan Bupati Erwan Kurtubi,” tutupnya.

Terpisah, Ketua GMNI Pandeglang, Dean Bayu Pradana mendesak, kejaksaan untuk menuntaskan kasus dugaan penyelewenan bantuan handtraktor.

Pihaknya menduga, kasus tersebut diduga dilakukan secara sistematis dan dilakukan oleh oknum pegawai Distanak Pandeglang.

“Kami mendesak kasus ini dituntaskan, seret pelakunya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi sudah ada sinyal dari mantan bupati yang menyebut kasus ini didalangi oleh oknum TKK,” tegasnya.(ARI/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment