a
Widget Image
Penayangan paket lelang pekerjaan dibatalkan oleh ULP Pandeglang

Diduga Ada Monopoli Proyek, Dewan Kritisi Pembatalan Lelang

PANDEGLANG, BANPOS – Menyusul ditariknya penayangan lelang paket pengadaan barang dan jasa di website LPSE Pandeglang, mendapat kritik tajam dari legislatif.

Kritik tajam disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi kepada BANPOS, Rabu (30/3). Politisi Partai Demokrat ini mengaku, kecewa dengan dibatalkannya sejumlah paket lelang tersebut. Menurut dia, gagalnya lelang paket pekerjaan bisa bermula dari tidak maksimalnya kinerja dinas terkait.

“Harusnya perencanaan pembangunan dilakukan dengan maksimal, agar ketika masuk ke ULP tidak ada kendala. Tetapi yang terjadi di DCKPRK adalah paket pekerjaan batal dilelang dan ini kemungkinan karena tidak maksimalnya kinerja pegawai,” tegas Iing melalui sambungan telepon.

Atas pembatalan paket lelang itu, Komisi III mendesak agar DCKPRK Pandeglang untuk segera memperbaikinya, agar bisa terealisasi tahun ini. Pihaknya juga akan mencari tahu penyebab gagalnya lelang sejumlah paket di DCKPRK Pandeglang.

“Kami akan koordinasikan dengan DCKPRK terkait untuk mencari tahu alasan batalnya lelang tersebut dan kami mendorong DCKPRK untuk segera memperbaikinya,” pintanya.

Berita Terkait :15 Lelang Dibatalkan ULP, Sejumlah Pengusaha Ngambek

Sementara Kabid Perencanaan DCKPRK Pandeglang, Dana Mulyana mengatakan, ada 15 paket pekerjaan yang batal dilelangkan. Paket pekerjaan itu adalah pembangunan jalan lingkungan yang mengalami perubahan volume. Akibat terjadi perubahan volume, sambung Dana, secara otomatis mengubah harga perkiraan sementara (HPS) dan penayangan lelang harus ditarik dari website LSPE Pandeglang.

“Jenis pembangunannya itu ada hotmix, paving blcok dan betonisasi. Nilai anggarannya mulai dari Rp250 juta hinga Rp500 juta,” kata dia.
Dana menjelaskan, selain 15 paket pekerjaan yang batal lelang ada juga tiga paket pekerjaan yang mengalami perubahan dan belum ditayangkan. Tiga paket tersebut sekitar Rp1 miliar dan jumlah keseluruhan yang dimasukan ke ULP sebanyaknya 45 paket.

“Kami sedang survey lokasi untuk menyelesaikan perubahan volume yang batal dilelangkan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, karena kami menginginkan semua pekerjaan bisa segera direalisasikan,”tambahnya.

Terpisah, Dirut CV Badak Cikal Utama, Ilma Fatwa mengatakan, harusnya pembatalan lelang didasari surat keputusan yang mengacu pada aturan. Ia khawatir penarikan sejumlah paket pekerjaan baik lelang mau pun penunjukan langsung (PL) itu adalah upaya monopoli proyek oleh kelompok tertentu.

“Tidak bisa lelang paket dibatalkan tiba-tiba tanpa ada dasarnya. Proses hingga adanya kegiatan itu sudah melewati tahapan panjang seperti perencanaan, TAPD hingga pengesahan APBD,” ungkap mantan anggota DPRD Pandeglang periode 2009-2014.

Menurutnya, masyarakat sudah sangat trauma atas pengelolaan APBD di masa kepemimpinan Bupati Ahmad Dimyati Natakusumah. Sebab, pada periode itu pengelolaan APBD dinilai cukup buruk dan salah satu penyebabnya adalah soal monopoli proyek.

“Cukup jelas ingatan masyarakat tentang Pandeglang masa lalu, jangan sampai masa lalu terulang kembali,” tukasnya.(SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment