a
Widget Image
Anggota Frksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat

Jarang Hadir Dalam Rapat Komisi, Dewan Minta Sekda Provinsi Banten Bina Kepala Dinas

SERANG, BANPOS – Selama ini, perumusan sistem penganggaran dan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten seringkali terhambat dan terkesan lamban. Hal ini disebabkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selalu diwakili oleh pejabat eselon III dan IV saat rapat komisi dengan dewan.

Bahkan, ada dinas yang hanya diwakili oleh staf. Kondisi ini sangat dikeluhkan anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Ade Hidayat.

Pada saat Rapat Paripurna penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun anggaran 2016 yang digelar Rabu (30/3/2016) kemarin, Ade Hidayat meminta langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta untuk mengkoordinasikan seluruh Kepala SKPD supaya dapat hadir saat rapat bersama DPRD Provinsi Banten.

“Saya harap Pak Sekda selaku pembina pegawai mampu menggerakkan Kepala SKPD untuk hadir rapat dengan kami,” terangnya.

Setiap rapat dengan mitra komisi, sambung dia, pihak SKPD selalu diwakili oleh pejabat eselon di bawah Kepada Dinas. Bahkan, kadang hanya diwakili staf.

“Ini kan menghambat pembangunan di Banten, karena kalau hanya diwakili staf, yang bersangkutan tidak punya kebijakan,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Banten ini. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment