Ilustrasi

Menganggap Tidak Penting, Puluhan Ribu Warga Pandeglang Belum Miliki KTP

PANDEGLANG, BANPOS – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang, Entis Sutisna menerangkan, berdasarkan data penduduk yang ada di Disdukcapil Pandeglang, hingga akhir Desember 2015 penduduk Pandeglang berjumlah 1.141.453 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sekitar 822.324 jiwa wajib memiliki KTP, sedangkan dari jumlah penduduk Pandeglang yang wajib memiliki KTP tersebut, ada sekitar 94.709 jiwa yang belum memiliki KTP. Masalah tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang tidak menganggap penting memiliki KTP.

“Siklus kependudukan yaitu ketika warga negara lahir dari ibunya, dia harus memiliki akta kelahiran, kemudian dalam usia 17 tahun harus punya KTP, setelah berkeluarga dia wajib punya Kartu Keluarga. Namun masalah banyaknya warga kita tidak punya KTP karena mereka tidak menganggap penting. Terutama kalangan tertentu seperti penduduk lanjut usia dan orang pinggiran yang cenderung tak peduli,” katanya.

Jika anjuran memiliki KTP diurai, kata dia, pemerintah daerah sampai pusat sudah memiliki daftar penduduk sejak tahun 2008, kemudian dicanangkan pula program NIK Berbasis Nasional pada tahun yang sama, dan ditargetkan oleh pemerintah pada saat itu warga negara memiliki NIK pada tahun 2011.

Untuk memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan, bahkan untuk membuat dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, nanti cukup menyertakan surat pernyataan diatas materai tentang kelahiran. Karena penyebab warga tidak memiliki akta kelahiran yaitu sarat untuk membuat akta kelahiran harus menyertakan akta nikah, sedangkat mengeluarkan akta nikah adalah kewenangan pengadilan agama.

“Bahkan masalah kependudukan dan pencatatan sipil, dari sekitar 300 ribu jumlah anak baru mencapai 28 persen yang memiliki akta kelahiran. Sedangkan yang memiliki akta keluarga baru 38 persen dari jumlah penduduk Pandeglang. Padahal target nasional yaitu 85 persen warga negara memiliki dokumen pencatatan sipil yang sah,” katanya.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh Banpos, mulai 1 April 2016, pembuatan KTP elektronik atau e-KTP dapat dilakukan diluar domisili atau dengan mencatatkan diri di kelurahan atau kecamatan terdekat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kebijakan tersebut diterangkan oleh Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, pembuatan KTP di luar daerah bisa saja asal memiliki landasan hukum.

“Sedangkan landasan hukumnya yaitu Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional,” kata Zudan.

Dikonfirmasi kembali Kadis Disdukcapil Pandeglang, dia mengatakan belum tahu tentang kebijakan baru tersebut. Yang jelas Disdukcapil Pandeglang akan mengikuti Rakornas pada tanggal 30 Maret – 1 April di Palembang. Mungkin, kata dia, akan dibahas dalam Rakornas tersebut.

“Bisa jadi akan dibahas dalam Rakornas,” singkatnya.(CR-1/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment