Kantor Pemerintahan Kab. Pandeglang

Pemkab Pandeglang Sulit Menentukan Jumlah Pegawai

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang mengaku sulit menentukan jumlah keseluruhan pegawai daerah di Pandeglang. Pasalnya, data perlu dirubah saat ada laporan baru mengenai pegawai yang mutasi dan meninggal dunia.

Akibatnya menghambat kinerja pemkab dalam melakukan pendataan untuk keperluan pelaporan maupun publikasi, karena sewaktu-waktu data bisa berubah-ubah.

Kasubid Informasi dan Dokumentasi BKD Pandeglang, Farid Fikri menyatakan, baru-baru ini ada laporan tentang PNS meninggal dunia. Sementara laporan yang seharusnya disampaikan pada tahun 2015, baru disampaikan ke BKD tahun 2016, sehingga harus merubah data lagi.

“Saat ini saja BKD tengah melakukan rekonsiliasi data untuk keperluan pelaporan. Namun lagi-lagi masalah lambatnya laporan keluarga PNS menjadi hambatan,” katanya.

Farid menyatakan wajar jika masalah tersebut masih ada, karena menurut dia, keluarga korban sedang mengalami duka. Masalah tersebut dia duga akibat suasana duka yang menimpa keluarga bersangkutan.

Ia menyampaikan data pegawai per 30 Desember 2015 sebanyak 12.336 orang. Dari data tersebut yang harus diperbaharui untuk pelaporan karena baru-baru ini ada laporan pegawai yang mutasi dan meninggal dunia sebanyak 12 orang.

Diketahui darinya, jumlah terbanyak dari jumlah total pegawai yang ada di Pandeglang dibawah hirarki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang, yaitu sebanyak 8.000 orang pegawai.

Sementara saat Banpos menanyakan jumlah pegawai sesuai klasifikasi pendidikan pegawai, BKD menyatakan belum melengkapi. Hanya diketahui ada sebanyak 136 pegawai berlatarbelakang pendidikan SD dan 246 SMP. Untuk yang lainnya belum diketahui.

Disamping itu, PNS di Kabupaten Pandeglang yang berlatar belakang sebagai guru, akan menjadi kordinasi pemerintah provinsi. Sehingga jumlah pegawai yang tercatat di BKD otomatis berubah kembali. Hal itu sebagaimana peraturan baru yang berlaku.

“Untuk guru tingkat SMA atau SMK akan menjadi kewenangan Pemprov Banten. Bagi guru di Pandeglang pasti merasa senang. Karena ada kemungkinan tunjangan dan gajinya lebih besar jika dialihkan ke Provinsi,” kata Farid.

Diketahui, pagu anggaran yang dikelukan oleh Pemkab Pandeglang untuk membayar pegawai yaitu sebesar Rp768,3 milyar dari jumlah APBD TA 2016 sebesar 2,6 triliun, sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) Pandeglang.

“Iya betul. Anggaran pegawai untuk 2016 sebesar Rp768,3 dari APBD sebesar 2,6 triliun. Sedangkan sebagiannya untuk perjalanan dinas ke luar maupun dalam daerah sebesar Rp55,3 milyar dan belanja modal sebesar 509,8 milyar,” kata Kabid Anggaran DPKA Pandeglang, Sunarto. (CR-1/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment