a
Widget Image
Kepala BPS Pandeglang. Tri Cahyo Purnomo

Sensus Ekonomi, BPS Sulit Tembus Perusahaan Besar

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang mengaku sering kesulitan mendapatkan data dari perusahaan besar. Masalah tersebut diakibatkan karena perusahaan harus melakukan koordinasi dari perusahaan induknya yang ada di daerah berbeda.

Namun berbeda saat BPS melakukan sensus kepada perusahaan sekala kecil dan menengah, cenderung mudah komunikasi tapi tetap masih perlu meningkatkan kejujuran saat menyampaikan kondisi perusahaan.

Sedangkan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sebagaimana upaya pemerintah saat ini menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memperoleh informasi potret utuh perekonomian di pusat maupun daerah.

Kepala BPS Pandeglang, Tri Cahyo Purnomo mengatakan, hal yang sering terjadi yaitu saat pihaknya mendatangi perusahaan untuk meminta data, penjaga keamanan bahkan ikut menyulitkan BPS masuk ke perusahaan. Selain itu, walau BPS bisa masuk ke perusahaan yang dituju, namun pihak perusahaan harus melalui proses yang lama untuk memberikan data.

“Kejadian seperti itu bukan sekali saya alami. Sebelumnya saya bekerja di BPS Cilegon yang memiliki banyak perusahaan besar. Alasan-alasan seperti harus koordinasi dengan perusahaan induk yang paling sering dikatakan. Disamping itu sebentar lagi akan diselenggarakan sensus ekonomi, tepatnya tanggal 1-31 Mei 2016. Meski memiliki tenaga lapangan untuk melakukan sensus, namun untuk datang ke perusahaan besar kami mengirimkan tim yang lebih berpengalaman untuk dapat minimalisasi kendala mendapatkan data,” katanya.

Untuk menangani sulitnya proses penghimpunan data, BPS mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, diantaranya dia menyebutkan sudah mendatangi Gapensi dan Kadin.

Disamping itu dia tidak begitu mengkhawatirkan memperoleh data dari pelaku usaha menengah dan kecil.

Meski ada regulasi yang jelas, namun masalah sulitnya mendapatkan data masih sering ditemui. Padahal, kata Tri, hasil data untuk keperluan bersama yang memiliki aturan jelas, yaitu Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menerangkan di Pasal 25 tentang keharusan responden untuk mengindahkan surat tugas dari BPS untuk memperoleh data. Dan dalam Pasal 27 dijelaskan tentang kewajiban responden memberikan keterangan.

Diketahui darinya, BPS memiliki 1053 tenaga lapangan yang akan melakukan sensus ekonomi di 35 kecamatan yang ada di Pandeglang. Dari jumlah tersebut, yang akan diperoleh dari sensus ekonomi yaitu pemetaan potensi ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha.

Selain itu, sensus ekonomi guna memperoleh tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survey dibidang ekonomi seperti survey harga, produksi, distribusi dan jasa. Kebutuhan lain yaitu untuk meninjau prospek bisnis dan perencanaan investasi di daerah.(CR-1/RUL)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment