a
Widget Image
Kantor Pemkab Kabupaten Lebak

Soal Pengawasan Tenaga Asing, Pemkab Lebak Minta Dilibatkan

RANGKASBITUNG, BANPOS – Pemkab Lebak minta dilibatkan dalam pengawasan tenaga kerja asing yang ada diwilayah Pemkab setempat. Untuk itu sebagaii tindak lanjutnya pemerintah Kabupaten tersebut akan membentuk Perda retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Saat ini pembentukan perda tersebut sedang dalam proses pembahasan Raperda di DPRD Kabupaten Lebak, bersama-sama dengan lima Raperda lainnya.

Menurut Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah yang diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2014. Pengawasan keberadaan tenaga kerja asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Namun demikian, sambung Iti, dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap dampak negatif dari keberadaan tenaga kerja asing didaerah. Pemerintah daerah akan mengevaluasi keberadaan tenaga asing didaerah, dan berkordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten. Agar dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing yang ada di kabupaten Lebak, nantinya melibatkan pemerintah Kabupaten setempat.

“Ya, itu tadi dengan ada dan disahkannya raperda ini nanti, kedepan daerah bisa dilibatkan dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing” Kata Iti Octavia Jayabaya ketika membacakan jawaban Bupati Lebak terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan usulan enam raperda pada sidang Paripurna DPRD Lebak, Senin (28/3).

Keberadaan tenaga asing di Kabupaten Lebak, sambung Iti seharusnya tidak menghilangkan kesempatan warga Kabupaten setempat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Oleh karena itu ,lanjut Iti sudah menjadi kewajiban bersama untuk terus mengevaluasi dan menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan kegiatan-kegiatan perusahaan di Kabupaten Lebak.

“Kami bersama DPRD akan terus mendorong perusahaan perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing untuk mentransfer ilmunya kepada tenaga kerja lokal ,” Katanya.

Sekedar diketahui, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lebak, tengah mengusulkan enam Raperda dan prosesnya sedang dalam pembahasan DPRD setempat. Diantaranya, Raperda Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keasrian, Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing dan penyelenggaraan kepariwisataan. (YAT/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment