a
Widget Image
bupati tangerang diperiksa kpk

Bupati Tangerang Diperiksa KPK Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, BANPOS – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmed Zaki Iskandar dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus pembahasan Raperda reklamasi di teluk Jakarta.

Setiba di KPK, Ahmed Zaki Iskandar tidak berkometar mengenai pemanggilannya kepada para awak media. Dia langsung masuk ke gedung KPK.

Zaki Iskandar diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan Raperda reklamasi di teluk Jakarta.

“Dia diperiksa sebagai saksi untuk Mohamad Sanusi,” ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (22/4/2016).

KPK mensinyalir politisi Partai Golkar itu mengetahui soal proyek reklamasi Teluk Utara Jakarta. Pasalnya, Pemkab Tangerang berencana membuat proyek kota penyanggah di sepanjang pesisir utara Tangerang dari pantai Dadap, Kosambi, hingga Kronjo, diketahui akan dibangun Kota Baru Pantura.

Konsep pembangunan kota berbentuk pulau-pulau seluas 9.000 hektar itu akan meniru konsep kota reklamasi di China, Hongkong dan Singapura.

Megaproyek tersebut, menelan investasi puluhan triliun. Dalam pengerjaannya, Pemkab Tangerang menggandeng Salim Group dan Agung Sedayu Group.

Sementara itu, selain Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, KPK juga memanggil beberapa saksi lain. Mereka adalah Syaiful Zuhri alias Pupung (pihak swasta), Didin Syamsudin (PNS) dan Halim Kumala selaku Chief Executive Officer (CEO) Pluit City.

“Mereka juga diperiksa untuk tersangka Mohamad Sanusi,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Dalam Kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. (RUS/RMOL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment