dprd banten, komisi III dprd banten

DPRD Provinsi NTB Studi Pengeloaan PAD Provinsi Banten

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten kembali menjadi rujukan lembaga legislatif dari provinsi lain di Indonesia. Kali ini Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Komisi III DPRD Provinsi Banten. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi mengenai fungsi Komisi III DPRD Provinsi Banten dalam menggali dan mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedatangan rombongan wakil rakyat dari Provinsi NTB ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten di Ruang Komisi III di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (13/4/2016) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Muzihir mengatakan, dalam kunjungan kerja Komisi III ini, selain melakukan koordinasi mengenai tugas dan fungsi Komisi III, juga ingin mengetahui pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016.

“Melihat perkembangan Provinsi Banten ini kemajuannya cukup bagus, apalagi bicara soal PAD setiap tahun mengalami peningkatan,” katanya.

Menurut Muzihir, APBD Provinsi NTB pada tahun anggaran 2016 ini, baru mencapai Rp3,576 triliun lebih, sedangkan PAD-nya sebesar Rp1,384 triliun lebih.

“Bila dibandingkan dengan APBD Provinsi Banten, tentu nilai APBD Provinsi NTB berbeda jauh. Begitu dengan nilai PAD. Karena itu kami minta penjelasan mengenai pengelolaan pajak daerahnya untuk kami pelajari,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Efu Saefullah mengatakan, Komisi III DPRD Provinsi Banten ini membidangi Keuangan dan Aset dengan tugas dan fungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Pajak, Administrasi Keuangan Daerah, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Mitra kerja Komisi III, meliputi Biro Perlengkapan dan Aset, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), dan BUMD Provinsi Banten.

“Untuk APBD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016 ini sudah mencapai Rp8,9 triliun lebih, sedangkan PAD mencapai Rp5,3 triliun,” kata Efu Saefullah didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten, Tuti Elfita.

Ia menambahkan, PAD Provinsi Banten bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak operasional perusahaan dan Pajak Penghasilan perusahaan.

“Secara teknis pengelolaan pajak daerah menjadi kewenangan DPPKD Provinsi Banten, Komisi III hanya melakukan fungsi pengawasan saja. Kami bersyukur pajak daerah di Provinsi Banten tiap tahun mengalami peningkatan,” tuturnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Efu, Muzihir menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti hasil kunjungan Komisi III DPRD Provinsi NTB tersebut dengan Pemerintah Provinsi NTB. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment