a
Widget Image
DPRD Banten

DPRD Setujui Pembentukan Bank Banten

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mendukung penuh pendirian Bank Banten sesuai dengan arahan OJK, KPK, dan Mendagri.

Jika sebelumnya DPRD Provinsi Banten sempat melakukan penahanan pencairan dana pendirian Bank Banten dan tetap bertahan adanya second opinion, kini menyatakan diri mendukung penuh proses pendirian Bank.

“Selama itu sudah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kan DPRD gak bisa menghalang-halangi,” kata Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, saat dihubungi melalui sambungan telephone nya.

Dirinya mengatakan bahwa pendirian Bank Banten yang sempat terganjal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, namun usai bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pihaknya setuju dengan pendirian Bank Banten.

“Tapi setelah kita berembuk dari tim akademisi juga sudah menyatakan, kalau peraturan sudah dipenuhi dan kalau itu menguntungkan kenapa gak (berdiri),” terangnya.

Pihak legislatif pun tak akan mempersoalkan terkait empat nama bank yang sebelumnya direkomendasikan oleh PT Banten Global Development (BGD) selaku BUMD Banten untuk di akuisisi oleh Pemprov Banten.

“DPRD juga meminta saham kepemilikannya dimiliki Pemprov Banten, tapi nanti setelah proses akuisisi itu jalan,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa proses pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten sempat terhenti oleh kasus OTT suap yang dilakukan oleh KPK. Bahkan KPK menyatakan bahwa proses pendirian Bank Banten telah sesuai aturan. OJK selaku lembaga berwenang dalam urusan pendirian bank pun mempersilahkan Pemprov Banten mendirikan bank.

Berdasarkan salinan surat dari DPRD Banten yang diterima, surat tersebut bernomor 162/666-DPRD/2016 tertanggal 26 April 2016 ditujukkan kepada Gubernur Banten berperihal Tindak Lanjut Pembentukan Bank Banten dan di tanda tangani langsung oleh Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, berisikan:
1) Pemprov Banten dapat mempertimbangkan untuk menyusun dan mengusulkan kembali kebutuhan anggaran terkait penyertaan modal dalam rangka proses akuisi untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten guna disampaikan dalam Rancangan APBD Perubahan tahun 2016 dalam Pos Pembiayaan.
2) Setelah proses akuisisi pembentukan BPD Banten dilakukan, Pemprov Banten dipersilahkan untuk menyiapkan usulan naslah akademisi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perseroan terbatas Bank Banten yang telah menjadi skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemprov Banten dengan mencantumkan dan memperhatikan daftar kumulatif terbuka.

Kini, semua masyarakat Banten tinggal menunggu ‘ketukan palu’ dari Rano Karno selaku Gubernur Banten dan sebagai pemilik saham PT BGD dan Bank Banten. (DIK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment