a
Widget Image
kue apbd, bagi-bagi proyek

Ini 5 Sektor Pemprov Banten Yang Rawan Korupsi

SERANG, BANPOS – Pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap kinerja dan proses perencanaan serta pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Banten selama kurun waktu 15 tahun. Dari penilaian tersebut, ditemukan lima sektor yang selama ini dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Hal ini diungkapkan Sekda Banten, Ranta Soeharta usai membuka kegiatan Gathering dengan ATPM di Aula DPPKD banten, Senin (11/42016).

Ranta Soeharta mengatakan, sejak Provinsi Banten berdiri, proses perencanaan dan penganggaran rawan dilakukan penyimpangan.

“Hasil pertemuan Bapeda dan Inspektorat di Kemendagri pada tanggal 29 Maret lalu disebutkan, bahwa ada lima area di Banten rawan korupsi,” ungkapnya.

Baca juga : Pemkab Serang Siap Pidanakan Penambang Ilegal

Ia menjelaskan, kelima area tersebut antara lain perencanaan, penerimaam dari sektor pajak, hibah Bansos, pengadaan barang dan jasa dan uang perjalanan dinas atau SPPD.

“Selama 15 tahun ini kita dalam penganggarannya tidak benar. Dari perencanaanya saja sudah tidak benar. Padahal ini kan hulunya. Kalau dihulunya saja sudah tidak benar, bagaimana dihilirnya,” tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, kedepan dalam pembahasan anggaran pihaknya akan sangat berhati-hati dan mengendepankan kepentingan publik serta arahan langsung dari pemerintah pusat.

“Hasil monitring selama lima hari oleh tim KPK, belanja publik kita ini maish rendah sekitar 15 sampai 20 persen,” imbunya.

Sebelumnya, KPK menyoroti 11 permasalahan di Pemprov Banten. Sebelas persoalan itu antara lain belanja publik pada APBD, integritas dan loyalitas pegawai rendah dan banyak kunjungan keluar daerah. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment