komisi I dprd banten, dprd banten

Komisi I DPRD Provinsi Banten Bahas Pengelolaan Website Dengan Diskominfo Jabar

BANDUNG, BANPOS – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung. Kunker yang dilaksanakan pada Senin (25/4/2016) kemarin, dalam rangka koordinasi terkait monitoring dalam pencegahan dan mengatasi website palsu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, selain untuk melakukan koordinasi, pihaknya juga ingin mengetahui peran Dishubkominfo Provinsi Jabar, mengingat di Provinsi Banten Kominfo menjadi Bidang pada Dishubkominfo.

“Karena itu, kami minta penjelesannya terkait monitoring dalam pencegahan dan mengatasi website palsu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Termasuk peran Diskominfo,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Diskominfo Provinsi Jabar, Asep Sukmana mengatakan, bahwa Diskominfo dibentuk pada 2008 yang terdiri dari 4 Bidang, Sekretariat dan 1 Balai yaitu LPSE dengan jumlah pegawai 96 orang.

“Provinsi Jabar punya domain, yakni jabarprov.go.id yang dibuat berdasarkan Pergub Nomor 7 Tahun 2009, dan direvisi pada tahun 2012. Diskominfo menyediakan standard minimal website untuk diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar,” paparnya.

Menurut Asep Sukmana, Diskominfo berperan melakukan audit, evaluasi hosting atau website rutin setiap hari dan memberikan laporan bulanan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

“Ada pemisahan server untuk website yang terindikasi atau mudah vulnerable dengan yang tidak vulnerable, kalo OPD tidak punya server sendiri bisa memakai server Diskominfo, sedangkan OPD yang punya server sendiri bisa melakukan colocation aplikasi dengan Diskominfo,” urainya, Kabid Telematika, latifah.

Untuk memperkuat keamanan ada tiga bagian yang dilakukan, yakni jaringan dengan memasang firewall, aplikasi dengan scanning dan monitor rutin untuk server dengan update software. Diskominfo juga melakukan kerjasama dengan PT Telkom untuk penyediaan jaringan yang terkoneksi ke seluruh OPD, UPT penghasil dan juga Kabupaten/Kota di wilayah Jabar dengan biaya kurang lebih Rp6 milliar per tahun dengan memakai jaringan fiber optic dan sistem VPN.

“Ada sekitar 40 aplikasi yang tersebar di seluruh OPD tetapi pengelolaannya belum satu pintu dan belum seluruhnya terintegrasi satu sama lain. Untuk pengelolaan email server disarankan ada administrator sendiri yang mengelola sehingga permasalahan email fishing, spam dan permasalahan yang lain bisa dideteksi dan diatasi,” terangnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari pihak Diskominfo Provinsi Jabar, Yeremia Mendrofa menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov Banten.

“Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungannya, hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten ini akan kami tindak lanjuti dengan SKPD terkait,” ujarnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment