Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay

KPU Uji Publik Revaluasi Aturan Kampanye Pilkada 2017

JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemilihan Umun (KPU) menyatakan, perlunya mengatur kembali prosedur dan mekanisme pemasangan atribut kampanye bagi tim kampanye Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilkada 2017 mendatang.

Pengaturan prosedur dituangkan dalam Uji Publik draft rancangan perubahan Peraturan KPU No 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai, perlu ada pembatasan pengeluaran dana kampanye dan penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang lebih jelas dari masing-masing tim dengan tujuan keadilan.

“KPU sudah memfasilitasi debat dan pengadaan APK. Apakah kemudian mereka boleh pakai dana sendiri untuk buat APK lagi, itu tidak dizinkan dalam rangka keadilan. Kepala daerah memiliki anggaran kampanye yang berbeda,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dalam rancangan perubahan PKPU itu, selain membatasi biaya kampanye, KPU juga nantinya akan mengatur pengeluaran biaya masing-masing tim kampanye. Baik itu dana internal maupun dana yang berasal dari dukungan publik. Artinya, KPU tetap akan mengatur pengeluarannya.

“Masing-masing tim boleh mengumpulkan dana kampanye dari donatur publik sebanyak-banyaknya yang tetap berdasarkan UU Pilkada. Tapi untuk pengeluarannya tidak boleh sembarangan, kami akan atur itu,” terangnya.

Hal itu dilakukan atas masukan publik terkait peraturan Kampanye Pilkada yang dinilai belum membatasi pendanaan Kampanye bagi masing-masing tim kampanye Paslon.

“Karena peraturan pembatasan dana kampanye selama ini dinilai masih terlalu tinggi sehingga belum dirasa membatasi, jadi kita akan bahas lagi,” tukasnya. (CNN/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment