target pajak

Optimalkan Pendapatan, DPPKD Banten Buru Penunggak Pajak

SERANG, BANPOS – Dalam struktur pajak daerah di Provinsi Banten, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Karenanya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten terus mendorong pendapatan daerah dari sektor ini melalui peningkatan kesadaran membayar pajak oleh para penunggak pajak.

Kepala DPPKD Banten, Nandy S Mulya mengatakan, saat ini pihaknya akan berusaha mengoptimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah, salah satunya dengan men-‘tracing’, atau melacak wajib pajak yang menunggak.

“Kita harus punya data, by name by address. Itu harus di-update terus. Jika ada yang tidak bayar pajak, perlu dilakukan tindakan. Kita akan terus mensosialisasikan wajib pajak pada masyarakat,” katanya dalam berbagai kesempatan saat ditanya soal penunggang pajak.

Nandy mengatakan, upaya melacak penunggak pajak merupakan salah satu inovasi yang perlu dilakukan agar pendapatan daerah lebih optimal. Nandy juga menyatakan kesiapannya untuk menerima masukan-masukan dari berbagi pihak untuk mencari inovasi-inovasi lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Salah satu terobosan yang dilakukan adalah Samsat Keliling (Samling), metode jemput bola ini sangat efektif dalam menarik pajak,” katanya. Untuk itu, agar inovasi Samling ini berjalan, Pemprov Banten telah memberikan bantuan berupa 1 unit mobil gerai keliling di setiap UPT di Banten.

Nandy menambahkan, untuk mengotimalkan pendapatan daerah, juga dibutuhkan sinegritas yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota di Banten. Pasalnya, dalam meningkatkan pengelolaan dan pendapatan daerah dibutuhkan beberapa langkah yang sesuai dan dilakukan bersama instansi terkait.

“Ini merupakan bagaimana pemerintah mendorong untuk meningktakan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Nandy. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator tingkat kemandirian daerah.

Sementara, Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan bagian dari partisipasi dalam mendorong kemajuan pembangunan di Banten. Menurut Rano Karno, masyarakat harus mengerti bahwa tanpa tertib bayar pajak, pembangunan akan tersendat, infrastruktur, layanan kesehatan, dan program lainnya tidak akan berjalan.

Rano menegaskan, memberikan pemahaman tentangnya pentingnya membayar pajak merupakan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait. Dirinya akan mengambil kebijakan dengan basis kinerja. Untuk itu, dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pejabat dalam hal ini Kepala UPT yang dinilai tidak maksimal dalam mengemban tugasnya.

“Penilaian berbasis kinerja, kita sudah harus melakukan itu dari sekarang. Kita tahu, pembangunan sulit terjadi jika tidak ada pajak, karena itu, pajak ini merupakan hal yang penting,” kata Rano saat memberi sambutan pada sosialisasi taat pajak di gerai Samsat Malingping, beberapa waktu lalu.(ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment