a
Widget Image
pansus lkpj gubernur banten, dprd banten

Pansus DPRD LKPJ Gubernur Banten Gelar Rakor Dengan Tim Teknis

JAKARTA, BANPOS – Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Teknis Penyusunan LKPJ Gubernur di Hotel Twin Plaza Jakarta, Rabu (27/4/2016). Tim Teknis penyusunan LKPJ Gubernur tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Banten, Encop Sofia mengatakan, dalam dokumen LKPJ Gubernur Banten, tidak sedikit program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun anggaran 2015 yang tidak mencapai terget.

“Karena itu, kami ingin tahu bagaimana teknis penyusunan LKPJ Gubenur Banten yang dilakukan tim teknis. Begitu juga dengan tidak tercapainnya target pelaksanaan programnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus LKPJ Gubernur Banten, Heri Rumawatin menyatakan, semua program dan kegiatan yang di rencanakan SKPD di lingkungan Pemprov Banten harusnya melalui Bappeda, sehingga berbagai permasalahan di masing-masing SKPD bisa diketahui Bappeda.

“Jangan sampai tiap SKPD berjalan sendiri sendiri,” jelasnya.

Tidak jauh berbeda disampaikan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Banten yang lain, Desy Yusandi menambahkan, bahwa persoalaan Silpa sebagian besar disebabkan karena gagal lelang dan persoalaan gagal lelang akibat keterlambatan SKPD.

“Pada bulan April 2016 ini saja masih sangat kecil kegiatan yang sudah di laksanakan. Kalau seperti ini terus khawatir Silpa pada tahun anggaran 2016 ini kembali besar,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni menambahkan, LKPJ Gubernur Banten tersebut ada 9 prioritas program.

“Saya melihat data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Banten dalam LKPJ Gubernur Banten di bawah rata rata angka nasional, kalau Pemerintah Provinsi Banten memiliki inivasi atau aksi nyata pada ekonomi kerakyatan, IPM kita pasti tidak akan turun,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya latuconsina mengatakan, indikator kinerja dalam menyelesaikan program detailnya ada di masing-masing SKPD.

“Kalau tidak ada korelasi antara target tolak ukur kinerja dengan kinerja seharusnya tidak dilaksanakan, andaikan Renja yang sudah disisir tidak sesuai dengan RPJMD kami meminta waktu untuk membahas dengan Komisi,” katanya.

Terkait dengan rencana pengadaan, Hudaya Latuconsina menjelaskan, bahwa masing-masing SKPD sudah memberikan rencana pengadaan.

“Kalau KUA PPAS sudah disepakati, SKPD harus mempersiapkan pelelangan tender. Sekarang ini memang ada perubahan teknis sistem perencanaan keuangan daerah, diharapkan kedepan tidak terjadi permasalahan serupa,” harapnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten memang dibawah rata rata nasional, namun investasi pada tahun anggaran 2015 meningkat.

“Dan perlu kami sampaikan, 19 rekomendasi dari Pansus LKKPJ tahun 2014, beberapa diantaranya sudah ditindaklanjuti, namun ada beberapa yang belum, antara lain aset karena harus memastikan mana aset Provinsi dan mana aset Kab/ Kota,” tukasnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment