Ilustrasi

Pengusaha: Pemerintah Ingkar Soal SAB

PICUNG, BANPOS – Paket pekerjaan Sarana Air Bersih (SAB) di Desa Kolelet, Kecamatan Picung dikeluhkan warga. Pasalnya, seharusnya ada penampung air yang dibuat oleh pekerja proyek, namun sampai saat ini tak kunjung disediakan.

Masalahnya, pengusaha yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut tidak dibayar oleh pemerintah, yang sebelumnya dijanjikan akan dibayar dengan nilai Rp 50 juta.

Supriatna warga setempat mengatakan, SAB di desanya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena proyek tersebut belum selesai dikerjakan, sehingga warga enggan mengambil air dari SAB yang lokasinya di Musolah Al-Ikhlas Kampung Kadumula RT 03/01, Desa Kolelet.

Padahal jika diselesaikan oleh pengusaha yang mengerjakannya, asas manfaat dari proyek tersebut bisa dirasa oleh masyarakat.

“Ini kan program pemerintah untuk masyarakat, saya khawatir disalah gunakan oleh pengusaha. Jadinya seperti itu, bukannya bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi keberadaannya dirasa tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya,” kata Supriatna yang juga Sekdes Kolelet.

Dia menerangkan, menyimpan nomor ponsel salah seorang pengusaha yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut, namun setiap dikonfirmasi selalu mengatakan dananya belum cair dari pemerintah. Padahal, pekerjaan tersebut adalah proyek tahun anggaran 2015.

“Setiap saya hubungi tidak ada dana aja bilangnya, padahal tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hanya menyediakan penampungan airnya saja sama tembokan untuk sarana penyalur air seperti keran dan pipa kecil,” katanya.

Dihubungi melalui telepon, Pengusaha pelaksana kontrak pekerjaan di lokasi itu, Imat megaku tidak bisa melanjutkan pekerjaan tersebut. Dia menyesalkan atas pekerjaannya karena pemerintah tidak mau membayar pekerjaannya tersebut. Dia mengatakan, ada empat titik jenis pekerjaan yang sama dilaksanakan oleh perusahaannya selama 2015 di Pandeglang, diantaranya SAB Kadumula.

Mulanya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Karya Gipa Putra Utama itu dijanjikan akan diberikan anggaran sebesar Rp50 juta per titik pekerjaan, namun ditengah proses pengerjaan, pengusaha dikatakan akan dibayar Rp26 juta, tapi hingga saat ini dia mengaku tidak menerima sepeserpun anggaran dari pemerintah untuk mengganti dana yang dikeluarkan sebagai ganti dari pengerjaan proyek tersebut.

“Seharusnya saya dapat Rp200 juta karena mengerjakan empat titik di Pandeglang, begitu pula proyek yang sama saya kerjakan empat paket di Kabupaten Lebak, namun nasibnya sama, tak kunjung dibayar,” kata Imat.

Ia menjelaskan, paket pekerjaan tersebut dari Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan dinas terkait yaitu BPBD Banten. Dia mengaku telah berkali-kali menanyakan kejelasan anggaran ke dinas terkait, bahkan mendatangi BPBD Pandeglang untuk meminta bantuan agar diselesaikan masalah pendanaannya.

“Ini masalahnya ada oknum, saya dijanjikan akan dibayar, asalkan menyelesaikan dulu pekerjaan 100 persen, namun pemerintah ingkar sampai saat ini,” ujarnya.(CR-1)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment