Fahri Hamzah

PKS Pecat Fahri Hamzah?

Fahri Hamzah diberhentikan dari partai yang membesarkan namanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kabar ini beredar di dunia maya, berupa surat keputusan dari Majelis Tahkim PKS.

Pemecatan Wakil Ketua DPR itu sendiri telah diputuskan pada 11 Maret lalu.

“Memutuskan: maka Mejelis Tahkim berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari perbuatan yang tidak adil, pada hari ini, Jum’at, 11 Maret 2016. Memutuskan: menerima rekomendasi BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera”. Isi tulisan pada bagian akhir surat itu.

Diketahui, belakangan memang sempat beredar kabar tentang pemberhentian Fahri dari PKS.

Isu soal pemecatan Fahri itu beredar kencang, setelah PKS mengajukan pembentukan Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai ke Kementerian Hukum dan HAM. PKS disebut-sebut membutuhkan‎ pengesahan majelis itu demi bisa memecat Fahri dari partai itu karena dianggap melanggar aturan kedisiplinan partai.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman tidak membantah adanya surat pemecatan terhadap Fahri Hamzah dari Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS.

“Bahwa ada keputusan Majelis Tahkim terkait saudara Fahri Hamzah itu betul,” kata Sohibul, Minggu (3/4).

Tapi, lanjut Sohibul, pihaknya belum mempublikasi keputusan tersebut.

“Kami berpegang pada taat asas. Sebelum dipublikasi ke luar, kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” jelas Sohibul.

Menurut Sohibul, dirinya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan Majelis Tahkim tersebut kepada Fahri Hamzah dalam bentuk SK DPP PKS.

Lebih lanjut Sohibul menjelaskan, dia sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016. Dan tadi malam dia sudah meminta pihak Sekretariat DPP PKS untuk segera mengirimkan kepada Fahri Hamzah.

“Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersakutan atau belum. Karena itu, saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai yang bersangkutan,” tukas Sohibul.(RUS)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment