Puluhan kades ketika mengikuti evaluasi di Ruang evaluasi stadion ona, Rangkasbitung

Puluhan Kades Belum Setor RPJMDew, Anggaran Desa Belum Bisa Cair

RANGKASBITUNG, BANPOS- Sedikitnya 90 Kepala desa dari 345 Kepala desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten setempat belum memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa. Pasalnya 90 kepala desa tersebut belum melaporkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk 6 tahun kedepan.

“Ada 90 kades yang belum melaporkan RPJMDES dan RKPDes hal itu juga jelas menghambat terealisasinya anggaran desa,” kata Rusito Kepala BPMBD Lebak pada acara evaluasi kepala desa mengenai RPJMDES dan RKPDes, Senin (11/4).

Jika merujuk kepada Surat Edaran Bupati, kata Rusito, seluruh Kepala desa seharusnya sudah melaporkan paling lambat pada tanggal 18 Desember 2015.

“Karenanya, kami menekankan kepada 90 desa yang belum menyerhakan laporan tersebut ,minggu ini wajib mengumpulkan laporan RPJMDES dan RKPDes,”tegasnya.

Namun, lanjut Rusito, mendengar pengakuan sejumlah Kepala desa pada saat evaluasi, sedikit memberikan angin segar untuk BPMD.

“Kalau mendengar pengakuan kades, sebenarnya mereka sudah membuat RPJMDES dan RKPDes yang saat ini masih berada di tahap Kecamatan, karenanya wajib setiap kades minggu ini menyelesaikan kewajiban tersebut,”ungkapnya.

Adapun, Rusito menilai, keterlambatan pencairan dana ADD salah satunya karena Kepala desa belum memenuhi kewajibannya.

“Ya keterlambatan dana desa tersebut terjadi karena kadesnya belum memenuhi kewajibannya, sebenarnya anggaran sudah siap terlebih adanya perubahan dari kementrian bahwa dana APBN tahun ini turun dengan 2 termen saja,” Katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Mediasi dan Advokasi KTP Kabupaten Lebak mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana desa tersebut. Sebab, kata Agus dengan belum cairnya ADD tahap pertama di tahun 2016 ini, tentunya berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan dimasing-masing desa.

” Kita menyarankan agar BPMPD segera membantu mempercepat pencairan dana ADD, karena untuk kelancaran pembangunan di desanya mereka mengaku cukup ke sulitan dan sangat bergantung pada anggaran tersebut ” Kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, hampir sebagian besar kepala desa yang ada di Kabupaten Lebak mengeluh. Pasalnya, hingga saat ini dana desa untuk desa mereka masih juga belum cair.

” Kita dituntut untuk bekerja secara profesional dan se efektif mungkin dalam memberikan pelayanan terhadap masyarkat, namun disatu sisi kita juga sangat terbatas dalam anggaran,”u Ujar Usep,Kades Sangiang Jaya Kecamatan Cimarga.

Kalau masalah harus bekerja secara profesional dan se efektif mungkin, sambung Usep itu memang sudah tertanam dalam hati pada saat pengambilan sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Tapi kata Usep , pihaknya mengaku bingung ,kenapa ADD sampai saat ini belum terealisasi.

“Pencairan ADD seharusnya tiga bulan sekali, tapi ini sudahhampir masuk kepertengahanbulan ke empat tapi masih belum realisasi, apa sih kendalanya dan saya harap pemerintah bisa memperhatikan akan hal ini,” Katanya. (ADE/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment