Sekda Banten Teken Surat Edaran, Deadline LHKPN 30 April

SERANG, BANPOS – Ribuan pejabat dan pegawai dilingkungan Pemprov Banten diberi batas akhir hingga 30 April untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN). Deadline ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) nomor 800/1756-BKD/2016 tertanggal 14 April 2016.

Dalam surat yang ditandatangani Sekda Banten Ranta Soeharta itu, tidak hanya Kepala SKPD yang diwajibkan menyerahkan LHKPN. Namun juga pejabat administrator, pejabat pengawas, pemegang kas atau bendahara juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka.

Sekda Banten Ranta Soeharta menyampaikan, pengisian dan pengumpulan LHKPN dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, pelaporan pengisian dan pengumpulan LHKPN juga sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 60 tahun 2015 tentang LHKPN dilingkungan Pemprov yang menyebutkan agar penyelenggara pemerintah menyerahkannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam UU nomor 28 tahun 1999 maka berdasarkan pasal 9 pada Pergub nomor 60 tahun 2015 akan dikenakan sanksi administrasi,” demikian kutipan dalam SE yang diteken Sekda Banten Ranta Soeharta.

Menyikapi SE tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni berharap, seluruh aparatur segera membuat dan melaporkan LHKPN ke KPK.

“Mungkin ya, mereka masih bingung mencatat laporannya,” katanya.

Sekedar diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam Rakor di pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, pada pekan lalu, menyesalkan rendahnya kesadaran penyelenggara pemerintah di Banten. Dari 1.272 pegawai baru 195 yang telah menyerahkan laporan LHKPN ke KPK. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment