Dinas Bina Marga Lebak

Soal Proyek Swakelola, DBM Bantah Langgar Keppres

RANGKASBITUNG, BANPOS – Dinas Bina Marga (DBM) Kabupaten Lebak membantah pekerjaan swakelola yang dilaksanakan instansi tersebut melanggar Keppres 80 tahun 2003, yang diperbaharui atau direvisi melalui Keppres Nomer 54 tahun 2010.

“Tidak benar, kalau pekerjaan yang kami laksanakan secara swakelola telah melanggar Keppres. Yang pasti melaksanakan pekerjaan secara swakelola ini, semuanya telah berpatokan pada Keppres Nomer 54 tahun 2010 “Ujar Entoy Saepudin Kabid Pemeliharaan Jembatan dan Jalan DBM Kabupaten Lebak, Kamis (7/4).

Menurut Entoy, apabila ber-acuan pada Keppres No 80 tahun 2003, jelas Kepres tersebut sudah tidak berlaku mengingat saat ini sudah ada revisian dari Keppres tersebut yang kemudian muncul Perpres no 54 tahun 2010 lebih tepatnya pasal 26.

“Dalam Kepres tersebut jelas bahwa proyek yang dikerjakan swakelola memiliki tiga kriteria dan salah satu kriterian sudah dipenuhi oleh dinas bina marga,” Kilahnya.

Sekedar diketahui, belakangan ini sejumlah proyek di DBM yang dilaksanakan secara swakelola mendapat kritikan dari DPRD dan Asosiasi Jasa Kontruksi, Asosiasi Kontruksi Seluruh Indonesia (Aksi) Kabupaten Lebak. Mereka menilai sejumlah kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh dinas tersebut diduga telah melanggar Keppres tersebut.

“Selain itu ,kami juga mohon untuk dikaji kembali Peppres Nomer 54 tahun 2010, lampiran VI, sebab berdasarkan Peppres ini ada 11 kriteria proyek proyek yang diswakelolakan. Sebab kami menilai ada beberapa kegiatan proyek yang semestinya tidak diswakelolakan. Diantaranya, penataan trotowar atau bahu jalan jalan Abdi Negara dan sekitarnya, perbaikan drainase jalan Multatuli, Rangkasbitung dan lainnya, ” Ujar Ahmad Hakiki Hakim sekertaris Aksi Kabupaten Lebak. (YAT/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment