a
Widget Image
Ilustrasi

Tahapan Pilkada Resmi Ditetapkan

SERANG, BANPOS – Tahapan Pilkada Tahun 2017 sudah ditetapkan. Ketetapan tersebut berdasarkan draf Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah resmi diundangkan beberapa waktu lalu. Didalamnya terdapat dua poin yang berubah.

Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri mengatakan, dua poin tersebut yakni mundurnya jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan yang awalnya Juli mundur ke Agustus. Sementara itu, penyerahan calon yang diusung partai politik dari Agustus mundur ke September. Batas waktu penandatangan NPHD pun ditunda yang pada awalnya 30 April mundur ke 20 Mei.

“Bagi calon independen yang ingin mengukit Pilkada 2017 harus menyerahkan dukungannya ke KPU Banten pada awal Agustus. Bagi calon yang diusung parpol pada September. Mundurnya batas waktu NPHD lebih disebabkan pada efek pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang belum siap mencairkan anggaran Pilkada,” ujarnya.

Anggaran Pilkada begitu penting, tambah Syaiful , mengingat Pilkada 2017 memakai dana hibah dari pemerintah daerah. Disebagian besar wilayah Indonesia baru beberapa saja yang siap mencairkan. Berdasarkan data KPU Pusat, Pilkada 2017 melibatkan tujuh provinsi, 73 kabupaten, 18 kota dan tiga daerah otonomoi baru.

“Tapi hari pencoblosan tidak berubah, tetap pada 15 Februari 2017,” tambahnya.

Menyoroti soal bertebarannya baligho, spanduk dan media promosi lainnya dari orang yang ingin maju dalam Pilgub 2017, Syaiful mengatakan, sebelum adanya penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari KPU, hal itu diperbolehkan. Sebabnya, sosialisasi yang dilakukan oleh bakal kandidat tersebut tidak bertentangan dengan PKPU.

“Karena sekarang belum masuk tahapan kampanye dan calon belum ditetapkan itu sah-sah saja. Soal baligho, spanduk dan media lainnya itu dikembalikan ke pemerintah daerah sesuai Perda tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan kota,” katanya.

Menurut Syaiful, bertebarannya media publikasi tersebut merupakan cara dari warga negara soal eksistensinya dalam dunia politik. Tinggal dikaji penempatan dan medianya berijin atau tidak.

Sebabnya, batasan yang diatur dalam PKPU tentang APK, apabila sudah ada calon gubernur yang ditetapkan, maka yang bersangkutan tidak boleh memproduksi.

“Calon dilarang memproduksi APK, karena APK telah disediakan KPU. Namun, saat ini hal itu masih bersifat relatif karena Rancangan UU Pilkada sedang dibahas.

Yang jelas, penertiban media publikasi diserahkan ke aparat pemerintah daerah. Termasuk media publikasi dari petahana dikembalikan ke yang bersangkutan, karena keperluannya sekarang untuk bersosialisasi dalam rangka pembangunan,” jelasnya. (CR-03)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment