a
Widget Image
pns korup

Terkait Proyek Swakelola, KTP Tuding DBM Lebak Tak Profesional

RANGKASBITUNG, BANPOS – Sorotan terkait sejumlah proyek yang dikerjakan secara swakelola di Dinas Bina Marga Lebak seolah tidak ada habisnya. Setelah sebelumnya elemen mahasiswa menggelar aksi untuk rasa terkait permasalahan tersebut, kini giliran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak yang memberikan sorotan tajam.

Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi KTP Lebak, Agus Ider Alamsya menilai, jika DBM Lebak sudah tidak profesional dan proporsional dan menjalankan tugasnya.

“Sebenarnya DBM ini, saya yakin mengetahui betul tata cara dan peraturan pekerjaan yang harus di swakelolakan sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres nomor 8 tahun 2006. Mungkin karena selama ini tidak ada masyarakat yang mengkritisinya, sehingga yang salah pun tetap ditabrak,” ungkapnya, Rabu (6/4/2016).

Ia menjelaskan, jika diperhatikan secara seksama isi dari Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 8 tahun 2006, khusunya pasal 1 yang mengatur tentang kegiatan swakelola, pekerjaan swakelola yang dilakukan DBM Lebak seperti proyek penataan trotoar dan bahu jalan di ruas Jalan Abdi Negara untuk tahun anggaran 2015 yang nilainya sekitar Rp2 miliar itu, seharusnya dikerjakan oleh rekanan atau pihak ketiga melalui lelang proyek.

Baca juga : Soal Proyek Swakelola di DBM Lebak, Kejaksaan Rangkasbitung Didesak Turun Tangan

“Sebab sepengetahuan saya berdasarkan Keppres dan Perpres tersebut, yang namanya proyek swakelola itu, nilainya tidak lebih dari Rp200 juta dan sifatnya spesifikasi serta rekanan atau pihak ketiga tidak mampu melaksanakannya,” urainya.

Sebelumnya, Organisasi Jasa Kontruksi Asosiasi Kontruksi Seluruh Indonesia (AKSI) Lebak dan Komisi IV DPRD Lebak juga memberikan kritikan pedas kepada DBM Lebak.

“Selain itu, kami juga mohon untuk dikaji kembali Peppres Nomer 54 tahun 2010 lampiran VI. Sebab, berdasarkan Peppres ini ada 11 kriteria proyek proyek yang diswakelolakan. Kami menilai, ada beberapa kegiatan proyek yang semestinya tidak diswakelolakan. Diantaranya, penataan trotoar atau bahu jalan jalan Abdi Negara dan sekitarnya, perbaikan drainase jalan Multatuli, Rangkasbitung dan lainnya,” kata Sekretaris AKSI Lebak, Ahmad Hakiki Hakim, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika instansi atau Satker terus memberlakukan sistem swakelola tanpa memperhatikan acuan yang benar terhadap Keppres dan Perpres, hal ini secara tidak langsung dapat menghambat kelancaran iklim usaha para pengusaha jasa kontraktor yang ada di Lebak.

“Maka dari itu, DBM Kabupaten Lebak ini patut dievaluasi, dan tidak heran pula jika publik mempertanyakannya dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidikinya. Sebab di DBM ini ada beberapa proyek yang nilainya mencapai miliaran rupiah ,tapi pengerjaanya di laksanakan dengan swakelola, ” tandas pria yang akrab disapa Kiki ini. (YAT/EKY)

Share With:
Rate This Article

Leave A Comment