anggaran pilkada, angaran kpu

Anggaran KPU Cilegon Untuk Pilgub Banten Bakal Dipangkas

CILEGON, BANPOS – Anggaran KPU Cilegon untuk menyelenggarakan Pilgub 2017 mendatang, diprediksi akan banyak mendapat pemangkasan. Beberapa poin pemangkasan tersebut diantaranya, honor penyelenggara, honor petugas PPK dan PPS, pengadaan surat suara.

Selain pemangkasan anggaran, jumlah TPS juga akan dirampingkan dengan menyesuaikan anggaran yang akan dialokasikan ke ke KPU Cilegon.

Pokja Pemutakhiran Data KPU Kota Cilegon, Eli Eli Jumaeli mengungkapkan, bahwa jumlah TPS akan mengalami pengurangan, karena KPU Banten menginginkan jumlah pemilih per-TPS menjadi 800 orang.

“TPS itu kemungkinan dikurangi, karena akan memaksimalkan 1 TPS untuk 800 pemilih. Di Cilegon kemarin, TPS kita ada 632, kemungkinan TPS tidak akan dengan jumlah itu dan bisa kemungkinan kisaran untuk pilgub nanti dibawah 600 TPS. Artinya ada yang digabungkan,” katanya, Rabu (11/5/2016).

Ia menjelaskan, jika perampingan dikehendaki KPU Banten itu dapat mempengaruhi keturutsertaan pemilih, karena jika terdapat TPS yang digabungkan, pemilih akan enggan untuk mendatangi lokasi karena dinilai jauh.

Pihaknya juga sudah mengusulkan agar setiap TPS tidak dipatok 800 pemilih, karena di Kota Cilegon ada beberapa area yang lokasinya cukup jauh dari satu daerah ke daerah lain.

“Ada beberapa daerah yang tidak bisa dipatok 800 pemilih, seperti beberapa daerah di wilayah Merak yang ada di perbukitan. Disana kemungkinan paling hanya bisa 400 pemilih saja, jadi itu harus tersendiri. Makanya, kami minta itu sebenarnya lebih besar, dari yang mereka inginkan,” imbunya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Cilegon, Aditya Chandra menambahkan, selain perampingan TPS yang akan mempengaruhi pemangkasan anggaran KPU Cilegon, beberapa poin lain seperti pemangkasan honor juga akan ditiadakan, termasuk anggaran pengadaan surat suara.

“Seperti yang kita tahu dari pilkada sebelumnya, yang paling banyak itu biaya di PPK dan PPS dan hampir 50 persen itu dikeluarkan untuk biaya kebawah. Nah sekarang itu, Honor penyelenggara sudah ditiadakan. kemudian honor untuk PPK dan PPS juga akan dikurangi. Terus Anggaran untuk pengadaan surat suara juga bukan di kita lagi, tetapi semua ada di provinsi, kita lebih banyak sebagai eksekutor saja,” tukasnya. (NAL/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment