Mendagri Tjahjo Kumolo

Bahas RUU Minuman Beralkohol, Mendagri Akan Cabut 3.266 Perda Miras

JAKARTA, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan mencabut 3.266 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan. Salah satunya terkait Perda pelarangan minuman keras (miras).

Perlu diketahui, beberapa daerah seperti Papua, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dicabut Perda tentang pelarangan miras itu.

Kendati demikian, Mendagri Tjahjo Kumolo menampik tudingan, jika pencabutan Perda itu dapat diartikan bahwa pemerintah mendukung peredaran minuman beralkohol.

Dia mengatakan, bahwa Perda yang dicabut itu karena susunannya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Menurutnya, pemerintah melalui Kemendagri memiliki wewenang melakukan penyelarasan atau pencabutan Perda.

Sementara itu, soal pencabutan Perda pelarangan miras, Mendagri diminta untuk menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minuman Beralkohol (Minol) di DPR RI.

“Jika dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan di atasnya saya tidak setuju karena saat ini sedang dibahas Panja RUU Minol. Ini akan jadi rujukan. Ada dasar dan pijakan kuat berupa undang-undang,” ujar Ketua Panitia Kerja (Perja) RUU Minol Arwani Thomafi, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Perda pelarangan Miras yang disusun Pemda nyatanya muncul dari aspirasi masyarakat. Di Papua misalnya, Pemda akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan miras lantaran melihat banyaknya dampak kriminalitas, kejahatan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

“Perda miras muncul sebagai solusi keasusilaan di masyarakat. Perda miras yang ada, tidak tepat untuk dibatalkan,” urainya.

Di satu sisi, DPR memahami iklim investasi perlu dijaga. Namun, pihaknya mengimbau agar kepentingan investasi tidak mengalahkan kepentingan umum.

“Terutama cost sosial yang akan didapatkan,” pungkas politisi PPP ini. (DNA/JPG/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment