a
Widget Image
lkpj

Banyak Kesalahan Terulang, Rano Panen Rekomendasi LKPj Dari Pansus

SERANG, BANPOS – Tercatat ada 40 point rekomendasi yang bersifat umum, saran dan catatan yang disampaikan Pansus DPRD Banten terkait LKPj Gubernur Banten Rano Karno tahun anggaran 20015.

Pansus menyayangkan, bahwa masih banyak temuan yang terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti penyelesaian aset dan pegawai non PNS.

Rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten tersebut disampaikan oleh Pansus LKPj Gubernur Banten dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD Banten atas LKPJ Gubernur Banten Tahun 2015 di gedung paripurna DPRD Banten, Senin (23/5/2016).

Dalam laporannya, Ketua Pansus LKPj, Encop Sofia menyampaikan, sejumlah rekomendasi tersebut terdiri dari rekomendasi yang diperuntukan bagi SKPD yang capaian realiasi belanja diatas 80 persen dan rekomendasi terhadap sembilan prioritas pembangunan Pemprov Banten sebagaimana Pergub nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten Tahun 2015.

Diantara rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten adalah Gubernur Banten diminta untuk mengevaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap 10 SKPD yang serapan anggarannya kurang dari 80 persen dan melakukan pengawasan internal secara ketat. Kemudian, DPRD Banten akan mempertimbangkan usulan anggaran pada APBD Perubahan 2016 dan 2017 terhadap SKPD yang serapan anggarannya dibawah 80 persen.

“Dengan penyerapan belanja langsung yang hanya 77,42 persen atau Rp3,3 triliun, maka Pemprov Banten juga harus memperbaiki perencanaan anggaran dan peningkatan pelaksanaan di setiap SKPD,” katanya.

Rekomendasi lainnya yakni Pemprov Banten diminta menangani secara serius dan fokus terhadap permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target-target indikator makro pembangunan yakni IPM, LPE, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta diminta meningkatkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. DPRD Banten juga meminta peningkatan kinerja SKPD penghasil dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Persoalan penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan komptensinya, juga menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten, agar dalam penempatan pejabat tersebut, Gubernur mempertimbangkan kemampuan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Terkait dengan kebijakan dalam pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja, DPRD Banten meminta pemprov melakukan MoU dengan insutri untuk dapat menyerap tenaga kerja yang berdomisili di Banten dengan kuota tertentu. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment