a
Widget Image
BPJS

BPJS Targetkan 2019 Semua Tercover

SERANG, BANPOS – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Banten yang sudah terdaftar 3.197.610 jiwa. Dilihat secara persentase sebesar 66,76 persen dari total penduduk Banten. Tersisa 33,24 persen lagi yang perlu dijangkau oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan.

“Target itu belum tercapai karena pencapaiannya secara bertahap. Target secara nasional, artinya penduduk di Indonesia tercover BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2019. Sekarang masih 2016. Meskipun belum tercapai, kami lakukan tahap demi tahap,” ujar Kepala BPJS Cabang Serang, Diah Sofiawati saat menggelar konferensi pers usai Peresmian Gedung BPJS Cabang Serang di Cimuncang, Kota Serang, Jumat (28/5).

Diah menuturkan, JKN adalah program jaminan kesehatan nasional, BPJS sebagai penyelenggaranya menerapkan subsidi silang. Prinsipnya gotong royong antara pemerintah dengan peserta BPJS. Iuran yang peserta bayarkan setiap bulannya. Jika sudah terkumpul, misalkan sudah mencapai Rp15 juta tidak bisa diambil.

“Walaupun selama membayar iuran kita tidak menggunakan layanan BPJS, tetap saja uang iuran kepesertaan tidak bisa diambil. Sebab, sudah dipakai oleh peserta lain yang sakit. Istilahnya yang sehat nyumbang yang sakit. Bukan kah ini bentuk gotong royong? Kita tidak mengharapkan sakit, tapi yang sakit itu kita bantu,” tuturnya.

Menurut Diah, terlalu berat bagi pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis. Apabila tidak ada yang membantu. Asuransi swasta sekalipun tidak ada yang bisa, seperti BPJS Kesehatan. Adapun masalah sinkronisasi pendataan, sering terjadi ditingkat Pemerintah Daerah.

“Kami berkoordinasi dengan Pemprov untuk pendataan. Kuota tempat tidur sesuai kelasnya, ada upaya untuk ditambahkan. Bukan pembatasan. Apabila masyarakat ingin meneruskan aduan, bisa datang ke BPJS Kesehatan cabang atau kantor layanan operasional. Bisa juga ke petugas yang berada di rumah sakit atau melalui hotline BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan, Benjamin Saut PS mengatakan, tidak ada pembatasan ruangan untuk peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit yang bekerjasama. Pasien mesti dilayani selama ruang rawat inap masih tersedia. Pembagian kuota tempat tidur juga sesuai kelasnya.

“Dalam kontrak yang dibuat tidak ada pembatasan. Kalau pun ditemukan pembatasan, silahkan laporkan. Kami akan menegur pihak pemberi fasilitas kesehatan, bahkan bisa sampai pemutusan kontrak dengan rumah sakit terkait. Kedepan, kami akan surati rumah sakit untuk menampilkan ruang rawat di dashboard. Jadi bisa terpantau lewat monitor dan tidak terkesan ditutup-tutupi. Jelas ruang kelas I berapa, kelas II berapa, dan seterus,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Sulhi Choir. Dalam sambutannya, Ia mengatakan, program pemerintah untuk membangun daerah terbagi tiga fokus utama, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Tiga komponen ini yang menjadi prioritas Pemkot Serang. Bagaimana pembangunan manusia ditingkat tiap tahunnya salah satunya dengan BPJS Kesehatan. Indeks Pembanguan Manusia (IPM) di Kota Serang terangkat kalau ditilik dari layanan kesehatan ini,” ujarnya.

Gedung BPJS Kesehatan Cabang Serang melayani masyarakat di wilayah Banten dan memiliki lima Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK). Lima kantor tersebut, yakni Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak. Gedung baru mampu menampung 250 peserta setiap harinya. Service Level Agreement (SLA) dapat lebih cepat menjadi 12 menit. (SUF)

Share With:
Tags
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment