a
Widget Image
Ilustrasi

Diduga Mark up Dana Tunda, Dua Pejabat Pandeglang Diperiksa Jaksa

PANDEGLANG, BANPOS – Asda III Setda Pandeglang, Dadan Tafif Danial dan Sekretaris Dindikbud, Nurhasan dimintai keterangan jaksa penyidik atas dugaan mark up dana tunjangan daerah (Tunda) guru tahun anggaran 2013-2015 senilai Rp8,2 miliar.

Berdasarkan pantauan BANPOS, kedua pejabat mulai diperika Kejari Pandeglang, Selasa (17/5) pagi. Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan terutup. Asda III, Dadan Tafif Danial diperiksa di ruang Pidsus, sementara Sekretaris Dindikbud, Nurhasan diperiksa keterangan di ruang Seksi Intelijen.

Pemeriksaan berlangsung cukup lama dan baru berakhir, Selasa petang. Pemeriksaan Asda III, Dadan Tafif Danial berkaitan karena yang bersangkutan pada 2013-2015 masih menjabat sebagai Kepala Dindikbud Pandeglang. Bahkan beredar informasi jika penyidik sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini.

Kasi Pidsus, Feza Reza didampingi Kasi datum, Lukman Harun mengatakan, pemeriksaan kedua pejabat berkaitan dengan kasus dugaan penggelembungan dana Tunda guru 2013-2015 di Dindikbud Pandeglang.

“Hari ini (kemarin, red) kami sudah meminta keterangan pejabat dan untuk materinya tidak bisa disampaikan. Namun kami sudah mengantongi beberapa nama yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan Tunda guru ini,” terang Feza.

Dikatakannya, setelah memeriksa kedua pejabat, pihaknya juga akan kembali meminta keterangan saksi lainnya. Meski sudah memeriksa puluhan saksi termasuk Kepala UPT dan kepala dinas, penyidik belum bisa memperkirakan potensi kerugian negara.

“Untuk melengkapi berkas penyelidikan, kedepan kami akan meminta keterangan saksi lainnya,” pungkasnya.

Sementara Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mendesak penyidik untuk secepatnya menetapkan tersangka dan mengusut kasus ini hingga ke aktor intelektual. Ia menduga, kasus ini tidak berdiri sendiri dan diduga ada aktor intelektual yang menggerakannya.

“Kasus ini tidak berdiri sendiri dan diduga banyak pihak yang terlibat, untuk itu penyidik harus jeli mengusut kasus mark up dana Tunda guru,” kata Uday.

Apalagi ia mendengar, jika sudah ada pejabat yang mulai kasak-kusuk mencari perlindungan hukum. Ia tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud, namun dengan sikap seperti itu dimungkinkan ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

“Ada pejabat yang meminta perlindungan hukum dan jika ini benar itu menunjukan pejabat tersebut benar terlibat. Penyidik harus jeli mengungkap kasus ini, jangan hanya bisa menetapkan tersangka di level bawah tanpa menyeret aktor intelektual,” beber aktivis anti korupsi ini.(ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment