a
Widget Image
pemerkosaan

DPR Desak Pemerintah Tangani Kekerasan Seksual

JAKARTA, BANPOS – Kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak menjadi perhatian serius, meski terjadi terjadi kontraversi dalam Peraturan Pengganti Perubahan Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman terhadap pelalu kekerasan seksual dengan hukuman kebiri.

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher mendesak pemerintah serius menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban.

“Pemerintah dalam menangani persoalan kekerasan seksual harus menyeluruh, dan tidak sepenggal-sepenggal melihat permasalahan kekerasan seksual,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Senin (30/5/2016).

Ali, anggota DPR asal daerah Pemilihan Banten III meliputi Tangerang dan Kabupaten Tangerang itu menuturkan, dalam menangani kekerasan seksual terdahap korban pemerintah tidak menangani seperti pemadam kebakaran, heboh setelah peristiwa terjadi.

“Karenanya, Komisi VIII memanggil Pemerintah, agar dalam menangani masalah kekerasan seksual ini bisa ditangani dengan baik. Terlebih, korban kekerasan yang terjadi tidak ditangani secara holistik, dan meninggalkan luka-luka batin dalam diri sikorban,” terang Ali.

Karenanya, dalam menangani masalah kekerasan harus ditangani secara holistik, dan meninggalkan ego sektoral. Terlebih dalam penanganannya secara preventif, dan terintegrasi dari pusat sampai daerah. (K1)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment