a
Widget Image
Ilustrasi Partai Golkar

Iuran Munaslub Golkar Bisa Berdampak Buruk

SERANG, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan iuran calon ketua umum Golkar sebesar Rp1 miliar bisa dikatakan sebagai bentuk gratifikasi. Fatwa KPK ini disambut baik kader partai berlambang pohon beringin.

“Sejak awal penetapan Munaslub sebagai penyelesaian konflik, kita semua berkeinginan bahwa Munaslub ini juga harus dijadikan momentum untuk mengkoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya,” kata Inisiator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Kamis (5/05/2016).

Menurut Doli dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka.

“Padahal sejak awal Munaslub ini digagas, kita semua ingin bahwa pertarungan para calon Ketua Umum adalah dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai,” katanya.

Kemudian juga perlu dipahami bahwa budaya setor menyetor untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik. Politik itu adalah panggilan dan pengabdian.

“Jadi bagaimana logikanya, orang yang merasa terpanggil karena punya tanggung jawab, orang yang ingin mengabdi dan berjuang disuruh setor atau bayar? Sangat tidak masuk akal. Kedua, apabila kebijakan ini dibiarkan terjadi, maka itu akan terus menjadi preseden dan diterapkan pada periode berikutnya,” kata Doli.

Dia khawatir ‘Penyakit’ itu (uang setoran) sangat mungkin berlanjut ke bawah, ke DPD hingga ke Kecamatan dan Desa.

“Dampak dari itu, dalam jangka panjang, maka Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat. Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi,”kata dia.

Dengan adanya fatwa dari KPK tersebut, Doli memberi apresiasi yang tinggi. Dan perlu disadari bahwa situasi ini sudah merebak luas di ranah publik.

“Tinggal sekarang kembali kepada panitia penyelenggara, apakah kita mau membawa Partai Golkar yang kita cintai ini melawan arus dan terus menerus menciptakan citra negatif di mata publik atau tidak,” tandasnya. (NET/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment