a
Widget Image
ketua dprd banten, asep rahmatullah

Ketua DPRD Provinsi Banten Himbau Biro Aset Pemprov Data Batas Wilayah KP3B

SERANG, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menilai, bahwa masalah lahan Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) yang diduga tidak bersertifikat, disebabkan lemahnya kinerja Biro Aset Pemprov Banten. Asep bahkan menyebut Biro Aset belum mampu mengelola aset.

“Persoalan aset ini kan masih tumpang tindih. Bentuk tanahnya itu ada, tapi sertifikatnya yang tidak ada. Begitupun sebaliknya. Permasalahan ini kan kewenangannya biro aset,” katanya, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, tumpang tindih aset tersebut menjadi salah satu penyebab utama status disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Padahal, semua aset harus dibuatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang nantinya diserahkan ke KPK.

“Mudah-mudahan nanti jika ada supervisi dari KPK, ini bisa tertelusuri,” imbunya.

Seharusnya, sambung dia, Biro Aset dan Perlengkapan mendata batas wilayah KP3B. Hal itu dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dengan tanah milik warga yang ada disekitar KP3B.

“Mau tidak mau bidang terkait harus menelusuri dan mendaftarkan ke BPN. Perdasarkan peraturan bahwa sudah jelas bahwa saat pembangunan yang sudah mencapai 80 persen, itu merupakan kebijakan Biro Aset dan perlengkapan,” ujarnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment