cagub independen

KPU Banten Tetapkan Syarat Dukungan Cagub Independen

SERANG, BANPOS – KPU Banten akhirnya menetapkan syarat minimal jumlah dukungan Cagub yang melalui jalur non partai atau independen, yakni sebanyak 601.805 dukungan atau 7,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.024.058 orang di delapan Kabupaten/Kota se-Banten.

Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna mengungkapkan, bahwa penetapan syarat minimal dukungan tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 Tahun 2016, Surat Edaran KPU RI Nomor 262 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Pilkada.

“Untuk itu kita menetapkan langsung dengan mengacu aturan tersebut supaya tahapan ini segera dimulai. Aturannya pun jelas dan ini telah diplenokan bersama KPU Kabupaten/Kota lainnya. DPT Pilgub 2017 yang berada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang mengacu pada Pilpres 2009. Sementara, untuk Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan acuannya Pilkada Serentak 2015,” katanya, Minggu (22/5/2016).

Ia menjelaskan, bahwa Cagub Banten dari jalur perseorangan harus menyerahkan jumlah dukungan ke KPU Banten mulai tanggal 3-7 Agustus ke Kantor KPU Banten. Apabila jumlahnya kurang dari 601.805, KPU akan menolaknya.

Sementara itu, Anggota KPU Banten yang lainnya, Syaiful Bahri menambahkan, nantinya Bacagub independen dapat mengunduh formulir dukungan calon independen dalam bentuk soft file dengan format excel di website KPU Banten. Disinggung terkait dengan penggunaan materai, dia menerangkan, jika hal itu hanya digunakan untuk rekapitulasi dukungan per-desa.

“Dalam formulir tertulis nama, alamat, jenis kelamin, keterangan dan tanda tangan. Calon juga harus melampirkan KTP. Lampiran diurutkan berdasarkan nomor urut pada dokumen rekapitulasi. Jika tidak dilakukan, itu akan meyulitkan KPU saat memverifikasi data. Soft file berbentuk excel harus dibawa saat penyerahan, jika tidak membawa KPU akan tolak,” tegasnya, seraya menambahkan, jika dokumen dukungan berupa soft file itu berfungsi untuk mengecek dukungan ganda pada calon.

Pihaknya akan, akan meneliti jumlah minimal dukungan dan sebaran, serta analisi dukungan ganda pada 3 -12 Agustus. Penelitian administrasi dan factual ditingkat desa/kelurahan pada 21 Agustus – 3 September.

“Untuk teknis pengumpulan KTP, jika ada pasangan calon mewakilan 1 KTP di salah satu Kabupaten/Kota itu dibolehkan. Asalkan syarat Kabupaten/Kota lainnya lebih besar untuk memenuhi minimal dukungan Calon Gubernur. Verifikasi data akan kami lakukan door to door, setelah melakukan analisis data ganda. Apabila setelah diplenokan, dukungan tidak sampai jumlah yang ditetapkan akan ada masa perbaikan pada 19 – 21 september,” tukasnya. (SUF/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment