BPK RI

Nyaris Hattrick, Akhirnya Pemrov Banten Dapat Opini WDP

SERANG, BANPOS – Dua tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI, akhirnya Provinsi Banten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, Senin (30/5/2016).

Kehadiran anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten disambut sejumlah pejabat di tingkat Provinsi Banten, untuk mendengarkan hasil laporan pemeriksaan keuangan keuangan daerah di delan seluruh anggota DPRD Banten.

Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan setelah sebelumnya pada tahun anggaran 2014 mendapat opini disclaimer namun pada tahun anggaran 2015 ini Provinsi Banten mengalami peningkatan, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Pada Tahun Anggaran 2014, BPK RI memberikan opini disclimer atas LKPD Pemprov Banten. Atas LKPD Tahun Anggaran 2015, opini LHP BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian,” ujar Moermahadi.

Dalam kesempatan tersebut Moermahadi menjelaskan bahwa pengecualian tersebut lantaran belanja barang dan jasa, promosi dan publikasi, kemudian masih adanya kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga dan tidak bisa ditelusuri.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno mengungkapkan peningkatan tersebut yang tadinya disclaimer menjadi WDP pada tahun anggaran 2015 merupakan sebuah kemajuan yang diraih berkat kerja keras tim yang di Pimpin oleh Sekda Banten bersama Inspektorat dan DPPKD.

“Ini hasil kerja keras yang dapat kita tingkatkan lagi tahun depan,” Pungkas Rano. (DIK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment