dprd banten, lkpj gubernur banten

Pansus Ajukan 40 Poin Rekomendasi LKPj Gubernur Banten

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyampaikan 40 poin rekomendasi yang bersifat umum, saran dan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten akhir Tahun Anggaran 2015. Pansus menyesalkan banyak temuan terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti penyelesaian aset dan pegawai Non PNS.

Rekomendasi atas LKPj Gubernur Banten tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Banten dalam rapat paripurna istimewa penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD Banten atas LKPJ Gubernur Banten Tahun 2015 di gedung paripurna DPRD Provinsi Banten, Senin (23/5/2016).

Dalam laporannya, Ketua Pansus LKPj Gubernur Banten Tahun 2015, Encop Sofia menyampaikan, sejumlah rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi yang diperuntukan bagi SKPD yang capaian realiasi belanja diatas 80 persen dan rekomendasi terhadap sembilan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten Tahun 2015.

Di antara rekomendasi yang disampaikan DPRD Provinsi Banten adalah Gubernur diminta untuk mengevaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap 10 SKPD yang serapan anggarannya kurang dari 80 persen dan melakukan pengawasan internal secara ketat. Kemudian, DPRD Provinsi Banten akan mempertimbangkan usulan angaran pada APBD Perubahan 2016 dan 2017 terhadap SKPD yang serapan anggarannya dibawah 80 persen.

“Dengan penyerapan belanja langsung yang hanya 77,42 persen atau Rp3,3 triliun, Pemprov Banten juga harus memperbaiki perencanaan anggaran dan peningkatan pelaksanaan di setiap SKPD,” kata Encop Sofia selaku Ketua Pansus.

Rekomendasi lainnya yakni, Pemprov Banten diminta menangani secara serius dan fokus terhadap permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target-target indikator makro pembangunan yakni IPM, LPE, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta diminta meningkatkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Selain itu, DPRD Provinsi Banten juga meminta peningkatan kinerja SKPD penghasil dalam upaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Persoalan penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan komptensinya juga menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Pansus, agar dalam penempatan pejabat tersebut, gubernur mempertimbangkan kemampuan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Terkait dengan kebijakan dalam pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja, DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov melakukan MoU dengan industri untuk dapat menyerap tenaga kerja yang berdomisili di Banten dengan kuota tertentu.

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemprov terutama terkait rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten terhadap LKPj gubernur tahun 2015 tersebut apakah dilaksanakan atau tidak. Sehingga, ada komitmen melalui SKPD-SKPD untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan DPRD dan tidak terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau ini terakumulasi kembali, berarti ada SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD atas LKPj ini. Kami juga meminta SKPD memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran agar jelas manfaat dan ‘outcome’-nya bagi masyarakat, bukan sekedar ‘copy paste’,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Rano Karno meminta, kepada seluruh SKPD dan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi, serta melaksanakan apa-apa yang disampaikan dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPj Tahun Anggaran 2015.

“Dengan berbekal semangat kebersamaan serta berpijak pada rekomendai DPRD, kami harap kepada semua pihak khususnya kepala SKPD untuk bekerja keras dan fokus terhadap penanganan isu strategis yang ada di Banten,” kata Rano Karno usai mengikuti paripurna.

Ia menilai, rekomendasi tersebut merupakan bentuk masukan dari DPRD Banten agar kinerja pemprov bisa lebih baik. Karena itu, Gubernur mengajak kepada seluruh pegawai agar bersama-sama menjalankan rekomendasi tersebut. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment