a
Widget Image
Ilustrasi Parpol

Parpol “Males” Setor Laporan Kegiatan

PANDEGLANG, BANPOS – Semua parpol yang ada di Pandeglang tidak pernah melaporkan kegiatan kepada Pemkab. Idealnya, setiap bulan parpol menyetorkan laporan kegiatan secara tertulis kepada pemkab melalui Kesbangpol, hal itu guna terjalin sinergisitas antara pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada parpol.

Kabid Fasorpol dan Ormas Kesbangpol Pandeglang, Dede Mulyani mengatakan, idealnya partai politik melaporkan semua rangkain kegiatan secara berkala, setidaknya bisa melapor satu bulan sekali. Namun nyatany 100 persen parpol yang ada di Pandeglang belum pernah melakukan itu.

“Kami Kesbangpol memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, prinsipnya dua hal yang menjadi titik tekan kesbangpol untuk memberikan pembinaan, yaitu mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945. Kemudian parpol juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya secara berkala,” kata Dede kepada BANPOS, Senin (30/5) di Kantornya.

Landasan Kesbangpol memberikan pembinaan dan pendidikan politik adalah Permendagri Nomor: 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, guna berjalannya laporan, Dede berharap parpol bisa bekerjasama dengan baik bersama pemkab.

Meski demikian, untuk laporan penggunaan dana, parpol masih aktif memberikan laporan berkala dua kali dalam setahun. Dari 11 parpol yang memiliki kursi di DPRD Pandeglang, selalu melaporkan penggunaan anggaran, sementara dia menjelaskan, anggaran yang diberikan pemkab, penggunaannya untuk kesekretariatan dan kegiatan pembinaan.

“60 persen dana dari pemerintah dugunakan untuk kegiatan pembinaan atau pendidikan politik, dan 40 persen untuk kebutuhan sekretariat,” ujarnya.

Sehingga kata dia, dana yang diterima oleh masing-masing parpol pariatif, tergantung kursi dan suara yang diperoleh parpol. Dia merinci, dari sebelas parpol tersebut masing-masing memperoleh dana dengan besaran Golkar Rp144.793.551, Gerindra Rp150.272.651, Demokrat Rp91.919.313, PPP Rp99.313.504, PDIP Rp101.010.970, PKS Rp81.947.117, PKB Rp86.763.301, Nasdem Rp90.782.647, PBB Rp52551150, Hanura Rp55.350.128, PAN Rp45.640.754.

“Sedangkan pemberian dana berdasarkan Permendagri Nomor: 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,” pungkasnya.

Terpisah, sekretaris DPD II Golkar Pandeglang, Dayat Hidayat membenarkan, parpol tidak melaporkan kegiatan secara berkala, menurut dia tidak ada anturan resmi dari Kesbangpol agar partai melaporkan kegiatan. Yang ada kata dia, permintaan melaporkan penggunaan dana.

“Sebaiknya, Kesbangpol mengumpulkan ketua partai dan memberi pengarahan untuk melaporkan kegitan partai. Tapi sebenarnya untuk kepentingan pemerintah dengan parpol sudah diwakili oleh praksi kita di dewan, meski memang penting juga jika parpol proaktif melaporan kegiatan,” ungkapnya.

Agar hubungan pemerintah dengan parpol matching, golkar tidak keberatan jika secara formal harus melaporkan rangkaian kegiatan. Karena sejauh ini yang dia tahu tidak ada kewajiban formal yang diberikan pemkab kepada parpol tentang pelaporan kegiatan.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment