kantor pemkab pandeglang

Pemkab Pandeglang Diminta Antisipasi Sengketa Lahan Tanah

PANDEGLANG, BANPOS – Pemkab Pandeglang diminta mengantisipasi sengketa lahan tanah. Pasalnya, di wilayah Pandeglang Selatan banyak pemodal tak dikenal membeli tanah masyarakat tanpa melibatkan pemiliknya, sebagaimana terjadi di Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi.

Masalah tersebut bisa menyebabkan konflik dikemudian hari, jika pemodal membeli tanah tanpa memperhatikan historis lahan di sejumlah lokasi yang dibelinya.

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang, Nurman mengatakan, masalah tersebut mendapatkan protes dari aparat desa Pasirtenjo, karena pembelian tanah tidak diketahui oleh kepala desa setempat.

Dia mengatakan, aroma konflik di Kecamatan Sindangresmi bisa berdampak buruk karena sudah ada gesekan antara masyarakat, pemodal dan masyarakat.

“Pemodal mengabaikan histori kepemilikan sejumlah lahan di Sindangresmi, ini bisa menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Setelah kami investigasi masyarakat, persoalan tanah di Sindangresmi cukup rumit. Pemerintah harus segera menangani sebelum terjadi konflik besar seperti di daerah lain,” kata Nurman kepada BANPOS, Selasa (10/5) di Pasar Picung.

Ia menjelaskan, IMM banyak berbincang dengan masyarakat Sindangresmi, alhasil masyarakat menceritakan, pada tahun 1982 ada program dari pemerintah pusat terkait penanaman karet dan kelapa sawit, saat itu pemerintah melakukan pembebasan lahan masyarakat untuk ditanami dua jenis tanaman tersebut.

Berdasarkan program tersebut, para kepala desa mengumpulkan kikitir alias girik alias surat tanah dengan jaminan, tanah masyarakat akan disertifikati oleh pemerintah.

Kemudian, pemerintah mensertifikati tanah masyarakat per kapling, dari satu sertifikat terdiri lebih dari satu orang pemilik tanah, sedangkan dalam sertifikat tercantum salah seorang dari beberapa orang pemilik tanah tersebut.

“Jadi secara adat, dalam satu sertifikat ada dua sampai tiga orang pemilik tanah. Namun secara hukum, pemilik tanah adalah yang tercantum di sertifikat. Dengan masalah itu maka pembeli yang baru-baru ini borong tanah di Sindangresmi harus tahu soal itu,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, puluhan sertifikat ditahan di salah satu Bank, karena pada waktu pembuatan sertifikat, masyarakat harus membayar secara administrasi untuk mengikuti program penanaman sawit dan karet.

Hasil dari penjualan karet dan sawit dipotong 20 persen untuk membayar hutang masyarakat untuk program tersebut.

“Pemerintah menanami sawit dan karet, ketika sudah ada hasilnya, setiap penjualan masyarakat dipotong otomatis 20 persen. Dulunya seperti itu, namun program ini konon tidak berjalan dengan mulus, masyarakat banyak yang malas bayar potongan sehingga hutang tak kunjung terbayar dan sertifikat sampai saat ini ada di Bank,” jelasnya.

Sebelumnya, Kaur Pemerintahan Desa Pasirtenjo, Mugia Rahayu menjelaskan, di desanya saja sekitar 170 hektar sertifikat tanah sudah diambil oleh pemodal dari Bank.

Pemodal mendatagi pemilik tanah yang tercantum di sertifikat, dan mengganti rugi, ada yang total dibeli, ada juga yang pembayarannya dilakukan bertahap.

Bahkan Mugia mengaku, pihak desa sudah melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan persoalan tersebut ke Polres Pandeglang, namun polres meminta persetujuan masyarakat dulu sebagai tanda diadvokasi.

“Khusus di desa kami ada 98 sertifikat yang sudah diambil pembeli, itu tanpa sepengetahuan pihak desa. Dengan bermodalkan dana 8,7 miliar, pemodal bersama mediator orang sini datang ke rumah-rumah warga dengan misi membeli tanah,” katanya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment