a
Widget Image
perda umkm

Pemkab Serang Akan Revisi Perda Penghambat UMKM

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang akan melakukan revisi terhadap sejumlah Perda yang dinilai menghambat pertumbuhan UMKM. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu indicator meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, selain melakukan pembenahan dari segi teknis, pihaknya juga akan melakukan pembenahan untuk menggeliatkan UMKM dari segi administrasi. Oleh karena itu, pemkab akan mencoba menginventarisasi sejumlah perda yang menghambat UMKM.

“Semakin banyaknya perda yang mengatur tentang usaha maka akan menghalangi kreativitas bagi masyarakat untuk memulai usaha. Kita akan coba inventarisasi perda yang membelenggu tumbuh dan berekmabangnya iklim investasi atau usaha,” ujarnya, usai menghadiri acara sosialisasi kebijakan UMKM dalam rangka menghadapi MEA di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (16/5/2016).

Ia mengungkapkan, salah satu perda yang akan dibenahi terkait UMKM adalah Perda tentang mini market. Pembenahan yang akan dilakukan adalah memasukan klausul bahwa pengusaha yang akan membuka mini market siap menerima produk masyarakat lokal.

“Ya minimal 15 persen, jangan hanya produk pengusaha-pengusaha besar saja yang bisa masuk ke mini market,” urainya.

Kemudian, aturan yang juga menghalangi pertumbuhan ekonomi pada jenis usaha yang cukup besar pun tidak luput dari pembenahan. Dia mencontohkan, adanya syarat di mana perusahaan wajib membuat izin gangguan (HO), Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Padahal, ketigannya memiliki fungsi yang sama.

“Birokrasi juga akan kami pangkas agar pelayanan menjadi lebih cepat,” tukasnya. (DWA/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment