a
Widget Image
keterbukaan informasi publik

Pemprov Banten Tutupi Perusahaan Penyedot Pasir Ke Publik

SERANG, BANPOS – Pemprov Banten didesak untuk mengumumkan perusahaan yang melakukan eksplorasi pasir laut dengan izin perpanjangan kepada masyarakat secara luas. Sehingga, publik mengetahui mana saja corporate yang melakukan penyedotan material di Banten untuk reklamasi.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Banten, Aris Halawani berharap, pemerintah transparan kepada masyarakat terkait dengan perusahaan yang memegang izin penyedotan pasir laut, setelah kewenangannya beralih dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemberian izin eksplorasi laut, sekarang di Provinsi bukan Kabupaten/Kota. Saya harap Pemprov terbuka kepada publik, agar masyarakat mengetahui dan bersama-sama melakukan pengawasan,” katanya, Minggu (1/5/2016).

Anggota Komisi I DPRD Banten ini menjelaskan, bahwa masalah keterbukaan publik sudah diatur melalui UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Saya rasa kalau mempublish dan menampilkan nama-nama perusahaan (penyedot pasir) ke website resmi Pemprov Banten itu tidak masalah, karena itu sifatnya bukan rahasia dan saya harap Pemprov terbuka jangan terkesan tertutup,” terangnya.

Menurutnya, upaya Pemprov Banten yang bersikukuh tidak mempublish nama-nama perusahan penyedot pasir laut tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan.

“Patut dicurigakan, saya rasa sikap tertutup ini mengundang tanda tanya. Ada apa sebenarnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Banten, Babar Suharso mengaku, jika dirinya tidak hafal berapa banyak perusahan penyedot pasir yang diperpanjang izinya oleh provinsi setelah izin sebelumnya dari Kabupaten sudah habis.

“Saya tidak pegang datanya. Coba nanti tanya pada Pak Yudi (Bagian Perizinan BKPMPT Banten, red),” ujarnya.

Sementara itu, Yudi saat diminta data tersebut mengaku harus meminta izin kepada PPID BKPMPT. Artinya, alur birokrasi BKPMPT Banten terlalu bertele-tele, ribet dan terkesan enggan terbuka. Padahal, data tersebut bukan rahasia negara.

“Ke Pak Arif saja minta datanya. Sudah saya siapkan, tapi harus minta ke PPID, pejabatnya Pak Arif,” katanya singkat.

Arif sendiri mengaku tidak akan memberikan data itu sebelum ada persetjuan dari atasanya.

“Saya harus lapor dulu ke Pak Kabid saya,” pungkasnya. (RUS/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment