a
Widget Image
Ilustrasi

Pencabutan PP Pengendalian Alkohol Melukai Otonomi Daerah

SERANG, BANPOS – Rencana pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) no 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol, menimbulkan polemik di tingkat Pemerintah Daerah, karena dinilai melukai Otonomi Daerah, Rabu (25/5/2016).

Akademisi asal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino mengungkapkan Pemerintah Daerah ditingkat kabupaten maupun kota menjadikan PP No.74 tahun 2013 tersebut sebagai dasar fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Sehingga, apabila PP tersebut dicabut, Pemerintah Daerah yang dinilai mengetahui secara jelas pengedaran minuman beralkohol akan sulit melakukan fungsi pengawasan.

“Pemerintah daerah yang mendapat mandat untuk menjalankan pemerintahan di daerah, sewajarnya, menjalankan arahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Merujuk pada PP No. 74 tahun 2013 tersebut, maka yang melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, peredaran, pembatasan penjualan, izin impor, dan lainnya diberikan pada pemerintah Kabupaten/kota,” kata Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara ini, Selasa (25/5/216).

Dirinya mencotohkan seperti yang terjadi di wilayah khusus ibu kota Jakarat yang mendapatkan mandat pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, hal tersebut dapat terjadi lantaran DKI Jakarta memiliki ruang lingkup yang tidak luas, sehingga dapat terkontrol.

Namun apabila terjadi di wilayah Papua, Lanjut leo wilayah yang sangat luas memerlukan pengawasan dilakukan oleh Kabupaten atau Kota untuk memudahkan pengendalian.

“Dilihat dari aspek kewilayahan, DKI Jakarta relatif kecil dan mampu dikontrol oleh gubernur. Berbeda halnya dengan Papua yang secara kewilayahan sangat luas sehingga Pengendalian dan Pengawasan tidak mungkin dilakukan oleh Gubernur. Maka dari itu hal yang tepat apabila kewenangan itu ada di tingkat Kabupaten/kota,” Pungkasnya. (DIK)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment