Perjuangan Pemkab Tak Pengaruhi Nasib Honorer

PANDEGLANG, BANPOS – Pemkab Pandeglang dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer tidak bisa memberi jaminan apapun.

Pasalnya, kaitan dengan tuntutan honorer diantaranya meminta kepastian diangkat menjadi PNS, bukan kewenangan pemkab, sehingga tidak banyak hal yang bisa dilakukan pemkab menangani tuntutan honorer, termasuk 2.752 K2 yang ada di Pandeglang tentunya.

Kasubid Perencanaan dan Pengembangan BKD Pandeglang, Furkon menegaskan, sampai saat ini semua pemerintah daerah yang ada di negeri ini hanya bisa menunggu keputusan pemerintah pusat, meski demikian dia menilai sah-sah saja jika ada honorer yang ingin menyampaikan aspirasi, namun terkait pengangkatan maupun status honorer, pemkab tidak bisa melakukan otoritas.

“Sama halnya dengan Bupati, ketika ada pengaduan dari tenaga honorer, yang bisa dilakukannya hanya menyampaikan aspirasi saja ke kementerian yang bersangkutan, sementara eksekusi kebijakannya menunggu peraturan baru dari kementerian,” kata Furkon, Senin (9/5) di Kantornya.

Selanjutnya, kata Furkon, yang memiliki kepastian akan dijadikan CPNS hanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) bidan yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI, itu juga masih menunggu penjadwalan tes, verifikasi dan prosedul lain yang ditetapkan Kemenkes.

“Dari kelompok bidan di Pandeglang, ada 219 yang berstatus PTT dan memiliki peluang besar menjadi PNS, namun tidak serta merta diangkat, dari jumlah tersebut akan melalui tes lagi, jadi angka pastinya belum tentu, berapa dan siapa yang akan diangkat,” katanya.

Bahkan pemkab tidak mengetahui berapa kuota untuk kabupaten pandeglang yang akan diangkat menjadi CPNS dari PTT bidan, jumlah rilnya tidak diketahui apakan puluhan atau ratusan.

Beberapa hari lalu, lanjut Furkon, ribuan tenaga honorer berkumpul di pendopo bupati untuk menyampaikan sejumlah keluhan honorer, alhasil bupati hanya bisa mencatat hasil pertemuan dan untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Intinya, tidak banyak hal yang bisa dilakukan selain menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” tegas Furkon.

Terpisah, Rudianto, honorer guru di SMPN 2 Sindangresmi pesimis dengan konsisi honorer, terlebih dia sebagi TKS di sekolah tersebut hanya mendapat honor Rp300.000 per bulannya, dan jauh kemungkinan menjadi PNS meski sudah mengabdi selama delapan tahun mengajar.

“Saya pesimis. Untuk menjadi PNS guru tidak ada kuota yang memungkinkan saya bisa masuk, sedangkan yang menginginkan sangat banyak, tapi peluangnya kecil. Maka dari itu guru TKS harus memiliki usaha lain untuk bisa ngasih makan anak istri,” kata Rudianto yang juga warga Desa Bojongmanik, Kecamatan Sindangresmi ini memiliki istri dan satu anak.

Oleh karena itu, dia jual beli kodok untuk mencari sampingan secara ekonomi, karena jika hanya mengandalkan penghasilan dari mengajar, dia pesimis bisa memberi makan anak istri.

“Sebagai sampingan saya jual kodok dari hasil beli ke penangkap kodok, nanti di musim kemarau cari sampingan lain karena kodok adanya dimusim hujan,” katanya.(YOG)

Share With:
Rate This Article
Comments
  • INI KISAH NYATA SAYA JADI PNS.Terimakasih kepada Bpk. Drs DWI WAHYU ATMAJI Di BKN PUSAT, Dan Dialah Yang membantu Kelulusan saya, Alhamdulillah SK Saya Tahun ini Bisa keluar. Teman Teman2 yg ingin seperti Saya silahkan Anda Hubungi Direktorat Pengadaan PNS, Drs DEDE JUNAEDY .No Tlp; 0852-1112-8149

    12 Oktober 2016

Leave A Comment