PNS Pandeglang

PNS Pandeglang Diduga Kumpulkan KTP Untuk Suksesi Cagub Independen

PANDEGLANG, BANPOS – Jelang Pilgub Banten sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Pandeglang diduga terlibat dalam praktek politik praktis.

Keterlibatan abdi negara yakni dengan menjadi relawan dan mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan terhadap salah satu bakal Calon Gubernur Banten.

Ketua GMNI Pandeglang, Dean Bayu Pradana mengatakan, birokrat adalah “mesin” untuk menciptakan tatanan good governance. Namun jika PNS dipolitisasi dengan diarahkan untuk mendukung kandidat bakal Cagub Banten, maka selain melanggar hukum dan juga bisa memperburuk citra daerah.

“Isu yang kami tangkap adalah adanya dugaan keterlibatan oknum PNS yang mengumpulkan KTP sebagai dukungan kepada salah satu calon gubernur. Setiap PNS diberi target untuk mengumpulkan KTP, termasuk kepala desa dan petugas sensus ekonomi,” terang Dean kepada BANPOS, Selasa (17/5).

Kata dia, salah satu PNS yang diduga terlibat mengumpulkan KTP yakni Sekretaris Camat (Sekmat) Cibitung, Hasan Bisri. Pihaknya menduga , aksi pengumpulan KTP tidak hanya dilakukan oleh oknum PNS di Kecamatan Cibitung, melainkan di kecamatan lainnya dan juga hingga ke tingkat desa.

“Kami mendapat foto Sekmat Cibitung berseragam PNS bersama salah satu kepala desa tengah serah terima photo copy KTP. Jika gambar itu benar, maka harus ada tindakan dari bupati,” tegas mahasiswa yang akrab disapa Deonk ini.

Terpisah, Sekmat Cibitung, Hasan Bisri menyangkal jika foto tersebut adalah penyerahan dukungan KTP untuk bakal Cagub Banten. Ia berdalih foto itu adalah serah terima KTP yang mengalami kesalahan penulisan dan harus diperbaiki di Disdukcapil Pandeglang.

“Alat perekaman e-KTP di Kantor Camat Cibitung sedang rusak. Karena saya orang Pandeglang dan rumah saya dekat dengan Kantor Disdukcapil, maka KTP yang salah itu saya bawa untuk diperbaiki,” kata Hasan.

Menurutnya, jarak Cibitung dengan Pandeglang cukup jauh, maka aparat Kecamatan Cibitung berinisiatif mengumpulkan KTP yang salah untuk diperbaiki. Hasan menegaskan tidak pernah melakukan pengumpulan KTP untuk kepentingan Pilgub Banten.

Bantahan senada juga disampaikan Camat Cibitung, Enjang Sujana. Enjan menyangkal jika foto itu merupakan aksi pengumpulan KTP sebagai bukti dukungan bakal Cagub Banten.

Ia berasalan, warganya masih banyak yang belum memiliki KTP, terlebih ketika setahun terakhir alat perekaman rusak.

“Kalau dianggap seperti itu nanti kami tidak mau melayani. Karena momennya mau menghadapi Pilgub yang bener juga kadang dianggap tidak benar,” katanya.

Ditemui terpisah, Sekertaris BKD Pandeglang, Agus Riyanto mengaku, bingung menanggapi informasi PNS yang diduga mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan bakal Cabug Banten.

Agus berasalan karena saat ini belum masuk tahapan dan akibatnya belum bisa dilakukan tindakan apa pun.

“Saya masih bingung menanggapi hal itu, karena tahapan Pilgub Banten juga belum. Jadi sah dan tidaknya, saya tidak bisa memberikan alasan,” ungkap Agus.

Sesuai Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas disebutkan larangan PNS untuk melakukan politik praktis.

Kepala Inspektorat Pandeglang, Ramadani mengaku, soal dukung-mendukung PNS dalam Pilgub Banten merupakan hak pribadi.

Ia hanya mengingatkan hal itu tidak dilakukan secara vulgar, karena tentunya akan memiliki dampak baik yang bersangkutan. Ramadani menyebut saat ini belum masuk tahapan Pilgub Banten dan bisa dilakukan tindakan atas informasi tersebut.

“Netralitas PNS harus tetap dijaga, selain itu jangan sampai mengabaikan kinerja dan kewajibannya sebagai PNS. Sebab jika melanggar akan dijatuhi sanksi,” singkatnya. (YOG/SUL/ARI)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment