Rahayu-Saraswati

Politisi Gerindra: Dana Untuk Hukuman Kebiri Belum Dianggarkan

JAKARTA, BANPOS – Menyangkut Perppu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo menyangkut hukuman tambahan dan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual, mendapat protes dari politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusomo.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini, terus menyuarakan untuk menolak hukuman Kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual.

Wanita yang akrab disapa Sara ini juga mengkritisi ruang lingkup internal DPR RI yang mempunyai wewenang untuk memasukan dalam Undang-Undang terkait perpu hukuman Kebiri yang telah disahkan presiden RI, Jokowi Widodo kemarin.

Legislator yang membidangi masalah perempuan dan anak ini menilai, apabila secara umum DPR mendukung perpu tersebut masuk dalam UU maka harus dijalankan dalam pemikiran yang rehabilitatif dibanding punitif, artinya tidak menjadi masyarakat penghukum.

Sara beralasan, hukuman kebiri yang ingin diterapkan bukan hanya dirinya saja yang menolak, tapi para penggiat kemanusiaan yang selama ini mengkritisi masalah kekerasan terhadap anak.

Dia menegaskan, penerapan hukuman kebiri yang dilakukan terhadap negara yang menggunakan hukuman kebiri tidak membuat pelaku kejahatan seksual semakin surut.

“Hukuman kebiri yang dilakukan juga akan mengeluarkan biaya, karena hukuman kebiri yang dilakukan maka harus mengeluarkan dana yang belum dianggarkan,” kata Sara, dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA), Polri, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Gedung DPR RI, Senin (30/5/2016).(K1/RUL)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment