a
Widget Image
Pungli / IST

Program Pemerintah di Desa Padamulya Diduga Jadi Ladang Pungli

ANGSANA, BANPOS – Sejumlah program bantuan pemerintah yang seharusnya gratis, di Desa Padamulya, Kecamatan Angsana justru dijadikan ladang pungli oleh warga yang mengaku diperintah kepala desa.

Program tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluaraga Harapan (PKH), Jamsosratu, Sertifikat Prona, Listrik Desa (Lisdes) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Hal itu diketahui dari pengakuan Ketua RT 01 Kampung Cilampung, Ketua RT 01 Kampung Bakung, Ketua RW 01 Kampung Beunying di desa tersebut.

Bahkan ketua RT dan RW tersebut membuat surat pernyataan yang isinya mengaku diperintah dan dipaksa oleh Kepala Desa Padamulya untuk melakukan pungli kepada penerima manfaat dari program pemerintah tersebut.

Berdasarkan data hasil investigasi yang dilakukan oleh DPC Aliansi Indonesia (AI), BANPOS memperoleh foto kopi surat pernyataan ketua RT, RW beserta sejumlah penerima manfaat program yang menyatakan benar adanya pungli.

Salah satu surat pernyataan dari Ketua RT 01 Kampung Cilampung, Muhamad menyatakan telah memungut biaya masing-masing penerima program Jamsosratu sebesar Rp100.000, PKH T.A 2016 Rp100.000, BLT 2014 Rp100.000, Prona Sertifikat 2013 Rp600.000, Lisdes 2014 Rp300.000 dan dinyatakan oleh penerima RTLH telah dipungut Rp400.000.

Dalam data tersebut, setidaknya ada 320 penerima BLT dengan bantuan sebesar Rp600.000, ada 91 penerima Jamsosratu dengan nominal bantuan Rp700.000, sedangkan PKH 75 penerima dengan nominal bantuan pariatif, kisaran antara Rp250.000 sampai Rp600.000.

Ketua DPC Aliansi Indonesia (AI), Agus Rahidi menegaskan, dia mendapatan informasi dari sejumlah warga di Desa Padamulya, bahwa Muhammad sebagai ketua RT 01 Kampung Cilampung, Sartani sebagai Ketua RT 01 Kampung Bakung dan Andi sebagai Ketua RW 01 Kampung Cibeunying melakukan pungli berdasarkan perintah dari Karnata Cahyana sebagai Kepala Desa Padamulya.

“Jika mainset pemberi program masih seperti ini (pungli, red), kami kasihan dengan masyarakat yang tak pernah utuh mendapatkan program. Ini hanya sebagian kecil yang diketahui, bahkan sangat mungin program lain dari banyak sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan juga kerap dikorupsi,” kata Agus kepada BANPOS, Minggu (8/5) di Kantornya.

Sementara, Sekretaris DPC AI memaparkan, permasalahan seperti itu hendaknya tidak neko-neko. Guna memberi efek jera kepada pemberi maupun pelaksana program, maka pihaknya melaporkan masalah tersebut kepada Kejari Pandeglang. Dia meminta agar penegak hukum serus menangni persoalan korupsi, terlebih urusan program yang menyentuh masyarakat secara langsung.

“Laporan sudah kami masukan ke Kejari Pandeglang, biar pihak Kejari yang memanggil orang bersangkutan. Sementara telah kami cermati, teliti dan mengumpulkan bukti-bukti, memang ini kenyataan yang ronis, sosok pelaksana program sulit menempatkan dirinya sebagai pelaksana realisasi uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Jika orientasinya tetap seperti itu, maka kesejahteraan warga miskin akan semakin jauh dari harapan,” kata Mufrod.

Dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Desa Padamulya, Karnata Cahyana menyangkal jika dirinya menyuruh RT dan RW di desanya untuk melakukan pemungutan. Dia menyatakan, dirinya dilaporkan ke kejaksaan karena ada konflik pribadi antara dia denga sekdesnya di desa, sehingga masalah tersebut menyebabkan perang dingin.

“Menang benar kondisi di bawah (desa, red) ada pemungutan, lagi pula itu semua desa di Kecamatan Angsana juga begitu. Tapi kalau saya dikatakan menyuruh, itu tidak benar. Ini sebetulnya Carik Juman yang tidak senang sama saya,” kata Karnata.

Beberapa waktu lalu Sekdes Padamulya bernama Juman, kata Karnata, membawa LSM dan wartawan ke rumahnya, mengadukan sesuatu untuk menjatuhkan dia sebagai kepala desa.

Dia mengatakan banyak saksi jika Juman tidak senang dengannya, namun masalah pernyataan RT dan RW yang menyatakan dia menyuruh melakukan pungli, membatalkan pernyataannya dengan cara membuat pernyataan baru.

“Yang membuat pernyataan telah mencabut pernyataannya, ada suratnya di saya,” katanya.

Menyikapi masalah tersebut, Karnata tidak mempersoalkan laporan yang menuding dirinya melakukan pungli, dia berkenan mengikuti proses hukum jika dipanggil oleh pihak berwajib.(YOG)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment