a
Widget Image
zakat

Tak Maksimal, Pemkab Berencana Rombak Pengurus BAZ Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS – Hingga saat ini Badan Amil Zakat (BAZ) Pandeglang masih belum bisa maksimal dalam melakukan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sehingga, tujuan adanya zakat sebagai upaya mengangkat derajat fakir miskin masih jauh dari harapan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Pandeglang berencana akan melakukan perombakan pengurus BAZ Pandeglang, guna memaksimalkan pengelolaan zakat.

Sekretaris BAZ Pandeglang, Yusup Baihaki menerangkan, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZ seharusnya bukan dari unsur pemerintah. Melainkan, diambil dari tokoh agama yang memiliki kriteria mengerti tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat.

“Pemkab Pandeglang berencana mengganti pengurus BAZ dari unsur tokoh agama, timsel pengurus BAZ akan diambil dari MUI dan tokoh agama,” kata Yusup, Kamis (12/5/2016).

Ia memaparkan, seandainya semua pegawai pemerintah di Pandeglang mau membayar zakat melalui BAZ, maka bisa terkumpul dana yang besar, karena ada 12.336 pegawai pemerintah di Pandeglang.

“Hasil pengumpulan di BAZ bisa digunakan untuk warga yang terkena musibah, dengan catatan termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Dengan seperti itu bisa terasa manfaat zakat oleh masyarakat,” urai pria yang juga menjabat sebagai Kabag Administrasi Kesra Pandeglang ini.

Sayangnya, dari belasan ribu jumlah pegawai pemerintah yang ada, hanya segelintir orang saja yang sadar membayar zakat. Apalagi dari masyarakat umum, hampir 100 persen tidak ada yang membayar zakat melalui BAZ.

“Semoga nanti setelah ada pengurus baru bisa dikelola dengan baik. Disamping itu Ibu Bupati (Irna Narulita, red) menargetkan pengurus BAZ terbentuk sebelum bulan Ramadhan,” ujarnya.

Terpisah, Pegiat sosial dari Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Pandeglang, Ajat Anrian mengatakan, jika pengelolaan zakat bisa maksimal, maka tidak akan ada warga fakir miskin yang terkena musibah sulit mendapat bantuan.

Dirinya mencontohkan, warga tidak mampu korban sambar petir di Desa Bojongmanik diajukan mendapat dana bantuan karena terkena musibah, namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, warga sudah menempuh persyaratan seperti pembuatan rekening bank, fotokopi identitas dan lainnya.

“Terlebih, dana pemerintah bisa dikeluarkan jika sebelumnya terencana, dan tertuang dalam dokumen anggaran seperti APBD, sementara angaran di BAZ tidak perlu ada rencana realisasi, asalkan ada penerima yang membutuhkan dan layak serta masuk dalam kategori mustahiq zakat, maka bisa disalurkan,” tukasnya. (CR-1/EKY)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment