komisi I dprd banten

Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK, Komisi I Gelar Raker Dengan SKPD Di Gedung DPRD Provinsi Banten

SERANG, BANPOS – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat Komisi I di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (12/5/2016). SKPD mitra kerja Komisi I yang mengikuti Raker yakni Inspektorat dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Setwan).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, bahwa Raker tersebut untuk menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang DPRD menggelar kegiatan Raker di Hotel.

“Sekalipun Ruang Rapat Komisi I tidak memadai, kami sudah menindaklanjuti Rekomendasi KPK,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, pada Raker sebelumnya, Komisi I meminta kepada Inspektorat dan Setwan untuk menginventarisir permasalahan di institusi masing-masing. Sehingga, dalam Raker kali ini, selain membahas laporan hasil inventarisir, juga membahas rekomendasi BPK dan KPK, antara lain inventarisir barang dan jasa.

“Untuk Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD Deni Hermawan sudah menyampaikan bahwa untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD sudah membuat SOP,” urainya.

Selain itu, sambung dia, Sekretaris DPRD Provinsi Banten pada tanggal 9 Mei 2016 sudah melakukan pendataan aset kendaraan dinas milik Sekretariat DPRD, meliputi 62 unit kendaraan roda empat dari jumlah keseluruhan sebanyak 70 unit, dan 14 unit kendaraan roda dua dari jumlah keseluruhan sebanyak 20 unit.

“Kami minta Sekretaris DPRD menginventarisir seluruh aset yang dipergunakan oleh seluruh Anggota DPRD, termasuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan KPK sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan hasilnya dilaporkan pada Raker berikutnya,” harapnya.

Pihaknya juga meminta Sekwan bersama SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mereview Peraturan Gubernur (Pergub) Banten nomor 56 tahun 2015 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan segera disosialisasikan kepada semua bagian di Setwan.

“Dan untuk mempercepat turunnya hasil asistensi Raperda yang diajukan untuk disahkan menjadi Perda, Bagian Hukum Sekretariat DPRD bersama SKPD terkait agar lebih aktif melakukan komunikasi dengan Kemendagri,” sarannya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deni Hermawan mengaku akan menindaklanjuti arahan dan permintaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi I.

“Apa yang menjadi keinginan Pimpinan dan Anggota Komisi I akan kami tindaklanjuti, dan hasilnya akan disampaikan secara tertulis pada rapat berikutnya,” tuturnya. (ADV)

Share With:
Rate This Article
No Comments

Leave A Comment